Ilmuan Politik Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti mengkritik keras Presiden Joko Widodo karena sikapnya melanggengkan politik dinasti pada pilpres 2024 mendatang dengan memberi restu kepada putra sulungnya Gibran Raka Bumi maju sebagai calon Wakil Presiden RI berpasangan dengan Prabowo Subianto yang diusung koalisi besar masing masing Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan partai non parlemen PBB dan PSI. PSI sendiri ketua umumnya sekarang adalah putra bungsu Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep.
‘’ Politik dinasti itu merusak demokrasi,’’ tegasnya saat tampil Podcast di Abraham Samad Speak UP.
Prof Ikrar Nusa Bakti yang juga mantan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI vulgar menganggap Jokowi yang dulu sudah bukan sekarang. Di mana dulu Jokowi dalam slogan- slogannya dikenal Jokowi adalah kita. Sangat egaliter dengan menghargai masyarakatnya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jokowi membangun dinasti
’’Pak Jokowi itu sedang memainkan dramaturgi. Jadi di depan ngomong apa, di belakang dia melakukan apa,’’ ujarnya lagi mengaku mulai curiga dengan perubahan prilaku politik Jokowi saat menggelar pesta perkawinan anak bungsunya Kaesang Pangarep yang ditempatkan di Istana. Jokowi memperlihatkan watak yang dulu egaliter menjaga persaudaraan berubah mencitrakan diri sebagai penguasa dalam aliran politik Jawa dulu.
Prof Ikrar tetap berhadap Jokowi bisa segera menyadari apa yang dilakukan selama ini untuk tidak merusak sistem demokrasi yang sedang berjalan. Tentu dengan menghentikan semua drama yang sesungguhnya dibuat oleh dirinya sendiri. Sebab bila tidak maka wacana pemakzulan yang kian hari semakin kuat akan terbuka lebar.
Menurutnya, meski secara pribadi mengaku tidak menginginkan pemakzulan terjadi karena ongkos politiknya juga mahal sehingga berkepentingan mengingatkan Presiden. Presiden Jokowi sekarang tentu tidak bisa lagi seperti sebelum sebelumnya di hadapan publik mencitrakan diri seolah tidak campur tangan, cawe cawe terhadap pemilu kali ini. Apalagi dengan adanya putusan MKMK terang benderang menjelaskan adanya intervensi kekuasaan terhadap Lembaga hukum MK sampai akhirnya Gibran putra sulungnya bisa lolos maju menjadi Wakil Presiden yang sesungguhnya belum memenuhi syarat.
‘’Sekarang ini sisa apakah kemudian partai politik di parlemen sekarang ini berani dan menyatu, menyatakan enough, enough is enough ( cukup-cukup -cukup). Dan lagi-lagi kalau pimpinan partainya tidak sedang tersandera dengan kasus kasus hukum. Pimpinan berjiwa negarawanan dan mau menyelamatkan negeri ini. Bukan mustahil bisa saja terjadi (Pemakzulan—red). Apalagi ini nanti akan melalui Mahkamah konstitusi yang sudah tidak ada orangnya (Jokowi—red). Dia masih ada di situ tapi tidak bisa lagi memutus hal hal yang nepotisme, karena sudah disanksi MKMK,’’ jawabnya ketika ditanya Abraham Samad selaku host dalam podcast tersebut.
Tonton lebih lengkapnya di Channel Abraham Samad Speak Up