Krisis buruk ekonomi global nampaknya belum terlalu berimbas ke Indonesia. Hanya saja jangan salah, semua itu bukan karena Indonesia hebat, namun karena kebetulan Indonesia memang less connected dengan ekonomi dunia.
Ekonomi Indonesia diperkirakan masih bisa tumbuh di angka 5 persen tahun 2023, ditengah prediksi ekonomi global yang hanya tumbuh 2.7 persen.
Hal ini disampaikan oleh ekonom senior UI Faisal Basri dalam seri diskusi yang diselenggarakan oleh ASA Indonesia pada Jumat, 20 Oktober 2022 di Jakarta kemarin.
Menurut Faisal Basri, perekonomian Indonesia yang dibanggakan dapat tumbuh diangka 5.4 persen pada kuartal 2 tahun 2022, bukan karena hebat, tapi karena ekonomi Indonesia kurang terhubung (less connected) dengan ekonomi dunia, sehingga tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia. Hal ini dapat dilihat dari proporsi eksport-import terhadap total PBD Indonesia yang terkecil di bandingkan negara-negara ASEAN.
Lebih lanjut faisal basri membeberkan kondisi perekonomian Indonesia sekarang yang berbeda dengan waktu krisis tahun 2008. Saat ini, ekonomi Indonesia tidak lagi tergantung pada investor asing baik di pasar saham maupun Surat Berharga Negara (SBN). Total investor asing di pasar saham saat ini sebesar 32 persen, bandingkan dengan saat krisis tahun 2008 yang mencapai 50 persen. Sementara di SBN, nilai investasi asing saat ini tinggal 16 persen, dari sebelumnya yang pernah mencapai 36 persen. Begitu pula dengan FDI yang saat ini totalnya hanya 15 persen.
Dengan demikian, jika semua investor asing keluar di pasar saham dan SBN, ekonomi Indonesia masih aman. Namun, salahsatu kelemahan ekonomi Indonesia saat ini adalah masih tingginya ketergantungan terhadap eksport komoditas (lebih dari 50 persen dari total eksport) yang volatilitasnya sangat tinggi. Sebagai contoh kepala sawit yang pernah mencapai harga tertinggi sepanjang tahun 2022 yaitu sebesar 2000 USD per ton, namun kini terjun bebas dihargai hanya 885 USD.
Menghadapi kondisi perekonomian dunia yang memburuk, Pemerintah disarankan melindungi kelompok masyarakat rentan dan miskin yang jumlahnya lebih dari separuh dari total penduduk Indonesia. Mereka memiliki mendapat per hari sebesar Rp 35 ribu ke bawah. Untuk itu, proyek-proyek yang tidak mendesak seperti IKN harus ditunda, demi menyelamatkan masyarakat.
Senada dengan hal itu, prof Hafidz Abbas ketua komnas HAM periode 2012 – 2017 sebagai dewan pakar ASA, yang juga menjadi narasumber diskusi, menyoroti masalah hilangnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi, telah terjadi ketimpangan yang semakin lebar, ada kelompok kecil masyarakat yang diuntungkan oleh kebijakan ekonomi, yang merugikan kelompok besar.