Kamis, 3 Agustus 2023 Ketua ASA Indonesia Syamsuddin Alimsyah menerima audience dari Pengurus Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SEPRI) dengan agenda khusus diskusi disiformasi ( hoaks) sebagai ancaman pada Pemilu 2024 mendatang.
Disadari kemunculan teknologi informasi dan komunikasi digital serta internet dalam demokrasi seolah pisau bermata dua. Di satu sisi berdampak positif dan mengemansipasi demokrasi. Namun di sisi lain bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi ancaman yang serius dan berpotensi mendegradasi proses demokrasi melalui penyebaran informasi tidak benar (hoaks).
Kompas, edisi 25 Agustus 2021 lalu lebih dini mengingatkan public agar lebih sigap menghadapi merebaknya berita bohong menjelang pemilu. Disebutkan pemilu adalah ajang pertarungan. Tidak saja antar aktor-aktor politik (parpol, caleg maupun calon eksekutif), pula di dalamnya terjadi pertarungan informasi dan data berjalan secara massif yang bila tidak dikelola secara sehat akan mengancam integritas pemilu terutama ancaman polarisasi di masyarakat.
Data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), menyebut antara 2018 hingga Pemilu 2019 terdeteksi 997 berita kategori hoaks. Dari jumlah berita hoaks tersebut terdapat 448 (49,9%) adalah konten bertema politik. Data sama Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) di tahun pemilu 2019 menemukan setiap harinya masyarakat Indonesia menerima berita hoaks mencapai 34,60%. Berita hoaks tersebut diperoleh melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube mencapai 87,50%, dan 93,20% adalah berita berkaitan sosial politik.
Dan kini fenomena itu terus berlanjut menjadi ancaman serius pada pemilu 2024, selain politik uang, netralitas birokrasi dan lain sebagainya. Sekarang ini telah terjadi pergeseran yang dikenal istilah politik post–truth. Dalam pemilu, menjadi tidak penting apakah informasi yang disampaikan kepada khalayak calon pemilih memiliki kebenaran. Target utama bagaimana pesan atau narasi bisa tersampaikan secara berulang ulang sehingga dapat mempengaruhi pikiran seseorang dalam menentukan hak pilihnya (baca: kebenaran emosional). Atau dalam komunikasi dikenal teori peluru yang mengasumsikan bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang tak berdaya. Meski mereka paham berita hoaks mendistorsi fakta dan dapat mengganggu atau mengintervensi kebebasan berpikir warga menjadi tidak kritis dan independent dalam menentukan hak pilihnya. Dan paling rawan terpapar adalah kaum marginal yang rendah literasi, termasuk masyarakat desa terpencil yang tidak memiliki kapasitas verifikasi kebenaran berita dan bahkan berpotensi menjadi penyebar ulang berita hoaks. Mereka diterpa informasi yang berulang ulang tanpa kemampuan untuk me-recheck benar tidaknya informasi tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang hidupnya di kota dengan akses informasi yang memadai.
Menjawab problematika tersebut ASA INDONESIA sebagai lembaga yang didedikasikan untuk perkuatan gerakan antikorupsi, perlindungan HAM, perbaikan demokrasi mengajak semua pihak membangun kolaborasi aktif untuk mengawal pemilu 2024 mendatang. ASA Indonesia berkeyakinan hanya pemimpin yang berintegritas memiliki kepedulian keseriusan mensejahterahkan rakyatnya. Dan hanya pemilu yang berkualitas, berintegritaslah yang bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas pula.
