Jakarta – KPK kini tengah mengusut dugaan super mega kasus korupsi terkait proyek kereta cepat Jarta _Bandung (KCJB) yang belakangan berganti nama menjadi whoosh. Bahkan Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, proses pengusutan sudah dilakukan sejak awal tahun 2025 dan terus berproses sampai sekarang ini. Meski KPK belum menjelaskan siapa yang bakal tersangka karena prosesnya masih penyelidikan.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kalangan mendesak penegak hukum khususnya KPK segera turun tangan membongkar sengkarut proyek KCJB tersebut. Mulai dari Said Didu, mantan Sekretaris BUMN, Agus Pambagio –pakar transportasi hingga Prof Mahfud MD mantan Menkopolhukam di era pemerintahan Jokowi. Bahkan Mahfud dengan tegas menuding kuat dugaan terjadi praktik mark up dalam proyek KCJB tersebu, dan untuk membuktikannya Mahfud berjanji siap diperiksa sebagai saksi oleh KPK.
Baik Said Didu maupun Agus Pambagio sama sama berpandangan proyek KCJB ini adalah proyek ‘’gagah gagahan’’ yang dipaksakan Jokowi . apalagi kerja sama dengan Cina yang nilai suku bunga hutangnya sangat tinggi hingga 2 persen. Padahal sebelumnya dengan Jepang ditawarkan hanya 0,01 persen.
‘’Saya dipanggil. Saya tanyakan ide siapa? Dia jawab, ini ide saya mas,’’ ujar Pambagio menirukan penuturan Jokowi saat bertemu di istana Bogor 9 tahun lalu sebagaimana dikutip di kanal You Tube Abraham Samad Speak UP. Pambagio tegas mendorong KPK harus masuk mengusut proyek tersebut.
Said Didu mengurai beberapa modus yang harus diungkap dalam proyek KCJB tersebut, mulai dari visibility studi yang boleh jadi ‘’abal-abal’’. Membongkar fakta dibalik kebijakan pengalihan kesepakatan kerja sama dengan Cina oleh yang sebelumnya sedang berproses dengan Jepang. Termasuk pula proses pengadaan barang proyek tersebut hingga nilai kontrak yang melambung tinggi.
Menurutnya, beberapa pihak yang bisa dimintai keterangannya terkait dengan proyek KCJB tersebut,. Mulai dari Jokowi selaku Presiden saat itu yang tentu bertanggungjawab penuh atas proyek KCJB, Luhut Binsar Panjaitan (Ketua Komite Kereta Cepat, Rini Swandi (Menteri BUMN ) saat itu dan Budi Karya yang menggantikan Jonan selaku Menteri Perhubungan. Jonan adalah Menteri Perhubungan yang tegas menolak atau tidak setuju dengan proyek KCJB tersebut karena dianggap tidak visible dan membebani negara yang sangat mahal.
KCIC Buka Suara
Sementara itu seperti dikutip di detik, com, Pihak Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sudah mengetahui pihak KPK selama ini telah melakukan langkah hukum terhadap proyek KCJB dengan kegiatan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. KCIC menghormati proses yang berjalan di KPK.
“KCIC akan menghormati semua proses KPK,” General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, ketika dihubungi, Senin (27/10/2025).
Eva menyebut informasi terkait penyelidikan itu bisa ditanyakan ke pihak KPK. “Untuk informasi lainnya satu pintu di KPK ya,” sebutnya.
kacau kacau