JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, melontarkan kritik pedas terhadap wabah korupsi yang semakin subur seolah tanpa efek jerah. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kembali marak belakangan ini, bukan lagi momok yang menakutkan. Menurut Saut tingginya angka penangkapan bukan lagi menunjukkan keberhasilan penegakan hukum, melainkan sinyal fase darurat bahwa korupsi telah mengalami “normalisasi” di kalangan pejabat publik.
Dalam bincang-bincang di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Saut mengungkapkan kekhawatirannya terhadap mentalitas penyelenggara negara yang seolah sudah “bebal” terhadap risiko hukum.
OTT sebagai ‘’Obat Darurat’’ Tapi Bukan Solusi Utama
Saut tetap memberi apresiasi KPK dalam melakukan OTT terhadap pelaku korupsi. Menurutnya OTT seharusnya menjadi “pedang” yang menakutkan, kini kehilangan tajinya sebagai pencegah (deterrent effect).
Lebih lanjut, Saut menghubungkan maraknya korupsi dengan perubahan status independensi KPK pasca-revisi Undang-Undang. Ia menilai, ketika lembaga antirasuah berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif, maka penegakan hukum rentan menjadi alat tawar politik atau sekadar “tebang pilih”.
“Dulu orang gemetar kalau didatangi KPK. Sekarang, integritas pimpinannya saja diperdebatkan. Bagaimana publik bisa percaya bahwa OTT ini murni penegakan hukum tanpa agenda lain?” tambah Saut.
Saut mendesak adanya reformasi total, mulai dari penguatan kembali independensi KPK hingga pembenahan biaya politik yang menjadi akar utama para pejabat mencari “setoran” ilegal melalui proyek pemerintah. Meski Saut tidak setuju dengan alasan para politisi selama ini menjadikan biaya politik mahal sebagai alasan untuk mengalihkan sistem pemilihan langsung kembali menjadi kewenangan DPRD. Menut Saut biaya politik sesungguhnya murah, menjadi mahal hanya karena biaya money politic.
kacau