JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan sikap resmi pemerintah untuk menghormati penuh seluruh proses hukum yang tengah dijalankan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya. Langkah ini diambil menyusul rangkaian penggeledahan intensif terkait pengusutan tiga perkara dugaan korupsi besar yang tengah menyedot perhatian publik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah memegang teguh prinsip penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Kendati demikian, Istana mengingatkan semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Ketegasan Komitmen Prabowo dari Lombok Barat
Sikap normatif Istana ini sejalan dengan arah kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang dikenal tanpa kompromi dalam urusan pembersihan aparatur negara. Di hari yang sama, saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026), Presiden kembali melayangkan pesan kuat mengenai komitmennya memberantas rasuah hingga akar-akarnya.
Dalam pidatonya, Kepala Negara menegaskan bahwa korupsi tetap menjadi tantangan terbesar domestik yang menghambat lompatan kemajuan bangsa. Menariknya, dalam kesempatan tersebut, Presiden menyisipkan sebuah sindiran bernada diplomatis namun tajam di hadapan awak media.
“Saya tidak ingin menggunakan kata bahwa koruptor itu adalah bajingan di hadapan media. Namun, esensinya jelas: korupsi harus diberantas sampai akhir. Kita tidak boleh menyerah,” tegas Presiden Prabowo diplomatis.
Pernyataan ini seolah menjadi sinyal keras bagi seluruh jajaran birokrasi dan penegak hukum bahwa pembenahan internal sudah tidak bisa ditawar lagi. Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan, Presiden berulang kali memperingatkan jajarannya untuk segera membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum secara masif terpaksa dilakukan.
Menjaga Keseimbangan Hukum dan Stabilitas Nasional
Pihak Istana menyadari bahwa tensi publik sempat menegang menyusul penggeledahan di 12 lokasi strategis, termasuk kediaman pribadi pejabat hukum tinggi di kawasan Sentul. Oleh sebab itu, pemerintah secara khusus mengimbau agar stabilitas nasional tetap dijaga demi kelancaran pembangunan.
Pemerintah memetakan fokus penegakan hukum saat ini pada tiga area krusial yang berdampak langsung pada aset dan hajat hidup orang banyak:
- Sektor Energi: Pengusutan suplai batu bara ke PLN yang sempat memicu gangguan kelistrikan (black out).
- Investasi Negara: Penuntasan pengelolaan investasi pada lembaga keuangan negara seperti PT Asabri dan PT Jiwasraya.
- Sektor Industri: Dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyelesaian utang korporasi strategis.
Melalui sinergi ketegasan sikap Presiden di Lombok Barat dan imbauan kondusivitas dari Istana, pemerintah berharap proses hukum yang berjalan di bawah kendali Polri dapat berjalan objektif tanpa memicu kegaduhan politik yang tidak perlu.
