JAKARTA — Budayawan sekaligus politisi senior Eros Djarot menilai kondisi bangsa dan keadaban publik Indonesia saat ini tidak sekadar berada dalam keadaan “tidak sehat”, melainkan sengaja “disakitkan” oleh sistem dan tata kelola kekuasaan yang mengabaikan etika bernegara.
Hal tersebut disampaikan Eros Djarot dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang diampu oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Eros menyoroti adanya pergeseran mendasar dalam ranah hukum dan peradaban politik di Indonesia. Menurutnya, negara hukum (rechtsstaat) perlahan tergerus menjadi negara kekuasaan akibat terkikisnya batas antara nilai kebenaran dan legitimasi politik.
“Bukan tidak sehat, tapi sedang disakitkan,” ujar Eros Djarot saat merespons pertanyaan Abraham Samad mengenai situasi adab dan kebudayaan politik nasional saat ini.
Dalam paparannya, Eros merinci tiga pilar utama yang dinilainya telah mengalami disrupsi dan kooptasi oleh kepentingan penguasa:
- Satu Arah Penentuan Kebenaran: Makna “benar” tidak lagi lahir dari ruang publik yang bebas, melainkan dikendalikan secara sepihak oleh lingkaran eksekutif.
- Lumpuhnya Peran Keterwakilan: Konsep “kemenangan dan kebenaran” yang seharusnya dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat, melainkan patuh pada instruksi pimpinan partai politik.
- Mesin Pembenaran: Fungsi koreksi dan pengawasan dikalahkan oleh upaya “pembenaran” kebijakan melalui bantuan narasi para buzzer di ruang publik.
Selain itu, Eros juga menyinggung dinamika gerakan mahasiswa dan aksi massa belakangan ini. Ia berpandangan bahwa respons represif seperti penurunan aparat keamanan tidak akan mampu meredam gelombang ketidakpuasan masyarakat.
“Mengusir atau menghentikan mahasiswa itu bukan dengan menurunkan ribuan tentara dan polisi, mereka tidak akan surut. Benahi saja kabinet Anda dan benahi cara berkomunikasi sebagai presiden agar tutur kata bisa dipercaya rakyat,” tutur Eros.
Eros juga mengingatkan pentingnya evaluasi total terhadap paradigma bernegara. Belajar dari pengalaman masa lalu, ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan mendasar pada tata nilai dan etika publik, bukan sekadar pergantian figur atau elitis kekuasaan.
