JAKARTA — Budayawan sekaligus politisi senior Eros Djarot melontarkan kritik menohok terkait krisis penegakan hukum dan keadaban bernegara di Indonesia. Ia menilai telah terjadi “kooptasi segitiga makna”—yaitu pemutarbalikkan antara kata benar, kebenaran, dan pembenaran—yang mengubah prinsip negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan.
Pandangan tersebut disampaikan Eros Djarot saat hadir sebagai narasumber dalam program wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang dipandu oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad.
“Kalau kata benar, kebenaran, dan pembenaran sudah berada di satu level di mana ketiganya terkoptasi oleh satu kekuatan tertentu, ini jelas bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan,” tegas Eros Djarot.
Eros membedah bagaimana ketiga konsep tersebut telah terdistorsi dari fungsi idealnya dalam tatanan bernegara:
- Satu Arah Kata “Benar”: Penentuan mengenai apa yang dianggap “benar” kini didikte secara sepihak oleh lembaga eksekutif atau pemerintah, sehingga ruang diskursus publik makin terimpit.
- Lumpuhnya “Kebenaran” DPR: Kebenaran konstitusional yang seharusnya dirumuskan dan diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai telah kehilangan taji. Kebijakan wakil rakyat kerap terkooptasi oleh instruksi serta kehendak ketua umum partai politik.
- Industri “Pembenaran”: Praktik legitimasi kebijakan publik yang cacat hukum atau etika tidak lagi diuji secara kritis, melainkan ditutupi oleh narasi “pembenaran” yang diamplifikasi secara masif melalui peran buzzer di media sosial.
Menurut Eros, tumpang-tindih dan monopoli atas makna kebenaran ini memicu krisis kepercayaannya (distrust) publik dan pasar terhadap pemerintah. Akibatnya, institusi-institusi penopang demokrasi mengalami pembusukan dari dalam.
“Jangan lagi ada perdebatan panjang atau berpura-pura. Ketika tiga level ini sudah dikuasai oleh satu wadah kekuasaan, publik tidak bisa lagi dibohongi seolah-olah tatanan hukum kita sedang berjalan dengan baik,” pungkas Eros.
