JAKARTA — Pelaksanaan dua program strategis nasional, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai mengalami kegagalan fatal baik dari segi perencanaan anggaran maupun implementasi di lapangan. Kebijakan yang dipaksakan secara sentralistis (top-down) ini justru memicu kekacauan anggaran di tingkat daerah dan sekolah.
Dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak UP, Pengamat politik dan media, Lukas Luwarso, mengkritik keras pengalokasian anggaran kedua program tersebut yang dinilai “merampok” pos anggaran krusial yang sudah diatur undang-undang. Program MBG mengambil porsi besar dari anggaran pendidikan, sementara KDMP menyedot lebih dari 60 persen Dana Desa.
“Secara logika anggaran, ini sudah salah. Kalau pemerintah mau membuat program baru, jangan mengambil dari anggaran yang sudah ada. Ini kaget, seperti merampok anggaran satu program untuk diberikan ke program lain hanya karena itu program strategis nasional,” tegas Lukas dalam keterangannya di Jakarta.
Pemborosan Anggaran dan Implementasi Menggelikan
Lukas membeberkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan KDMP di lapangan. Salah satunya adalah pemborosan anggaran sebesar Rp1,5 triliun hanya untuk melatih sekitar 36.000 calon pegawai KDMP dengan pelatihan berlatar militer (Latsarmil).
Selain pemborosan dana, pembangunan fisik gerai KDMP di daerah juga dinilai tidak realistis dan mengabaikan kondisi geografis Indonesia. Banyak kios dibangun di lokasi terpencil seperti dekat jurang atau atas bukit yang jauh dari pemukiman warga, bahkan memicu pemaksaan penutupan warung warga lokal.
“Kesalahan paling fatal adalah kenapa koperasi desa mau dikelola secara militeristik? Kalau yang mengelola Kodam atau Babinsa dan bukan warga desa, kenapa memakai nama koperasi? Koperasi itu artinya kerja sama warga, bukan alat memeras anggaran,” ujarnya.
Korban Keracunan Massal dan Desak Moratorium
Di sisi lain, program MBG juga disorot tajam menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa para siswa di berbagai wilayah. Lukas mencatat, data menunjukkan ada lebih dari 50.000 murid menjadi korban terdampak dalam 560 kejadian keracunan yang tersebar di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi.
Melihat skala dampak dan kekacauan manajemen yang terjadi, Lukas menilai pemerintah telah kehilangan mekanisme evaluasi diri (self-correction). Ia mendesak pemerintah untuk segera menghentikan sementara seluruh aktivitas program tersebut.
“Harus dilakukan moratorium, misalnya selama 6 bulan atau satu tahun, untuk mengevaluasi dan mengkoreksi total kedua program ini. Jangan sampai demi gengsi politik, kesehatan anak-anak dan tata kelola anggaran negara terus dikorbankan,” pungkas mantan Direktur Eksekutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI) tersebut.
