JAKARTA — Hilangnya mekanisme koreksi diri (self-correction) dalam tata kelola pemerintahan saat ini dinilai menjadi ancaman paling krusial bagi keberlangsungan demokrasi dan stabilitas nasional. Bebal terhadap kritik publik serta enggan mengoreksi kekeliruan program strategis berisiko memicu gejolak sosial yang lebih besar di berbagai daerah.
Peringatan keras tersebut disampaikan oleh pengamat politik dan media, Lukas Luwarso, saat menjadi narasumber dalam tayangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Lukas menilai, fondasi utama dari sebuah negara demokrasi adalah kemampuan pemerintahannya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan mandiri tanpa harus menunggu terjadinya krisis atau tekanan massa yang dramatis.
“Problem terbesar dari pemerintahan sekarang ini adalah tidak adanya mekanisme self-correction. Salah satu fondasi demokrasi adalah kemampuan melakukan self-evaluation dan self-correction—bisa memperbaiki diri tanpa harus menunggu suara-suara rakyat, apalagi menunggu cara-cara kekerasan,” ujar Lukas, dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Abaikan Peringatan Daerah dan Dampak Program
Lukas menyoroti sikap pemerintah pusat yang cenderung menutup mata dan telinga terhadap sinyal bahaya dari daerah. Gejolak serta teriakan kritis dari pimpinan daerah di Papua, Aceh, hingga Kalimantan terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tak kunjung direspon dengan perbaikan kebijakan yang nyata.
Tak hanya itu, berbagai persoalan fatal di lapangan—seperti ribuan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kekacauan manajemen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)—juga tidak kunjung memicu kesadaran elite untuk menghentikan atau mengevaluasi total program tersebut.
“Kalau peristiwa dramatik seperti ini tidak memunculkan upaya self-correction atau self-evaluation, kita sudah sulit berkata-kata lagi. Ada keras kepala dan ketidakmauan mengoreksi diri dari kekuasaan,” tegasnya.
Desak Moratorium Sebelum Menjadi Kanker Ganas
Mengibaratkan tata kelola ekonomi nasional seperti penyakit kanker yang kian menjalar ke stadium lanjut, Lukas mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah penundaan sementara (moratorium) pada program-program bermasalah untuk dilakukan evaluasi total.
Jika pemerintah terus memaksakan kebijakan tanpa mau berbenah, ia mengkhawatirkan dampaknya akan membentur batas kesabaran masyarakat di tingkat tapak.
“Penyakit kanker tidak bisa disembuhkan hanya dengan salep atau obat biasa, tapi harus dioperasi total. Kekhawatiran terbesar saya adalah jika pemerintah tidak segera menyadari bahwa sistem ini sedang mengidap masalah serius sebelum masyarakat sendiri yang meresponnya secara drastis,” pungkas Lukas.
