Negara di atas partai, bukan sebaliknya! Peringatan keras ini meluncur langsung dari mulut Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Di tengah dinamika kekuasaan hari ini, kalimat “Country Over Party, Country First” mendadak bergema dan memantik diskursus publik: Apakah ini sekadar kuliah umum akademik, atau sebuah sentilan menohok bagi para elite penguasa? Pidato SBY ditayangkan ulang di kanal Youtube Asanesia TV
Etika Politik yang Mulai Luntur
Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam momentum orasi ilmiah di hadapan sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad). Di tengah lanskap politik nasional yang kerap diwarnai oleh pragmatisme kekuasaan dan negosiasi transaksional antar-partai, pesan SBY terasa seperti alarm pengingat.
Bagi SBY, esensi kepemimpinan nasional menuntut sebuah keikhlasan moral: menempatkan kepentingan rakyat dan keutuhan negara di atas sekat-sekat golongan maupun ambisi kekuasaan sempit. Frasa “Jangan dibalik!” yang ia tegaskan menjadi garis batas yang jelas antara seorang negarawan sejati dengan politikus yang sekadar mencari panggung kekuasaan.
Sentilan untuk Siapa?
Publik tentu tidak tinggal diam. Pernyataan ini langsung memantik spekulasi luas di ruang publik. Mengingat dinamika politik Indonesia belakangan ini—di mana batas antara kepentingan institusi negara, kebijakan publik, dan kepentingan partai pengusung kerap kali kabur—banyak pihak membaca pidato ini sebagai otokritik sekaligus kritik terbuka terhadap warisan praktik politik era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selama satu dekade terakhir, fenomena koalisi jumbo, pembagian jatah kekuasaan, hingga cawe-cawe politik kerap dituding menggerus kemandirian lembaga-lembaga negara. Ketika partai politik atau lingkaran terdekat kekuasaan mendikte arah kebijakan strategis, di situlah prinsip Country Over Party dipertanyakan. Apakah negara sedang melayani rakyatnya, atau justru melayani kepentingan oligarki dan partai politik?
Alarm Menuju Indonesia Emas 2045
Lebih dari sekadar sentilan politik praktis, SBY juga membenturkan pesannya dengan narasi besar masa depan bangsa: Indonesia Emas 2045. SBY, yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang terukur dan konservatif terhadap tata kelola negara, mengingatkan bahwa cita-cita besar tersebut mustahil tercapai jika fondasi etika kenegaraan terus dikesampingkan.
Transformasi bangsa tidak akan berjalan mulus apabila para elite politik terus mempertontonkan sikap oportunis. Demokrasi yang sehat membutuhkan penyeimbang, dan yang terpenting, para pemimpin yang memiliki integritas untuk tunduk pada kepentingan yang lebih besar—yakni Republik Indonesia.
Refleksi Akhir
Pada akhirnya, gema “Country Over Party, Country First” bukan hanya milik SBY seorang, melainkan cerminan keresahan kolektif publik melihat arah demokrasi kita hari ini. Pertanyaan besarnya kini kembali kepada para pemegang kendali kekuasaan: Beranikah mereka meletakkan kepentingan negara di atas ambisi kelompok, atau justru mengabaikannya demi melanggengkan kekuasaan?
Waktu yang akan menjawab, tetapi sejarah akan mencatat siapa pemimpin yang benar-benar berpihak pada negara, dan siapa yang sekadar memperalatnya.



