Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), menghadapi penolakan dan kritikan masif dari berbagai penjuru. Ratusan profesor dari seluruh Indonesia secara terbuka menyatakan kritik keras. 26 dekan fakultas kedokteran menolak hadir dalam pertemuan yang diinisiasinya. Berbagai elemen organisasi profesi menggugat undang-undang kesehatan yang didorongnya. Sebagian elemen dokter mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait kolegium tandingan …
Sosiolog Universitas Indonesia setuju dengan hasil reporting lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia bersama dengan 4 pemimpin lainnya. Menurut Okky, jauh sebelum OCCRP merilis nominasi tersebut sesungguhnya publik di Indonesia sudah menggaungkan sikap tegas adili Jokowi. Okky juga menambahkan sekarang ini ada pihak-pihak yang ingin …
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers yang juga wartawan senior Tempo Bambang Harymurti mengingatkan kondisi demokrasi sekarang ini sedang terancam. Oleh karenanya orang-orang baik tidak boleh lagi berdiam diri namun sudah sepantasnya turun gunung. ‘’Saya bersyukur orang-orang baik sekarang, seperti senior saya Pak Gunawan Mohammad sudah turun gunung. Orang jahat berkuasa hanya karena orang baik berdiam …
Ekonom Senior Faisal Basri, kembali melontarkan kritik yang amat keras terhadap kebijakan Presiden Jokowi terkait hirilisasi tambang yang dianggapnya sebagai skandal kerugian negara terbesar di dunia dengan modus memberi privilege khusus pembebasan pembayaran pajak selama 20 tahun kepada pengusaha tambang yang nota bene mayoritas dikuasai pengusaha asal Cina. ‘’Pak Jokowi jangan berbohong ke rakyat lagi. …
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada (UGM) Prof, Dr, Denny Indrayana menilai wajah demokrasi dan penegakan hukum kita kian terpuruk. Bahkan bila dikompersi dalam bentuk nilai rapor misalnya angka merahpun sudah tidak cukup. Dan tentu saja Presiden Jokowi harus benar-benar bertanggungjawab dengan kondisi tersebut ‘’Ada masa kita berbulan madu di awal- awal reformasi. Saat …
Prof, Dr, Denny Indrayana : Berhentikan Presiden Jokowi Selengkapnya »
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, DR. Azmi Syahputra, SH, MH menilai Presiden RI Joko Widodo dapat diberhentikan dari jabatannya bila mana yang bersangkutan terbukti benar telah melakukan upaya intervensi terhadap Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penanganan, pengusutan kasus mega korupsi proyek pengadaan E-KTP yang nilainya mencapai hampir 5,6 Trilyun lebih, sebagaimana pengakuan …
JOKOWI DAPAT DIMAKZULKAN BILA TERBUKTI INTERVENSI KASUS KORUPSI E KTP Selengkapnya »
Analis Komunikasi Politik Indonesia Dr. Hendri Budi Satrio, S.Sos., M.I.K, membenarnya beberapa survei menempatkan elektabilitas Paket Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Raka Buming Raka sekarang ini masih lebih dominan dibanding kandidat lain yakni paket Ganjar Pranowo-Mahfud MD atau paket Anis Baswedan- Cak Imin. Hanya saja meski dominan, bila dianalisis lebih mendalam rupanya hasil survei menunjukkan …
Hendri Satrio : Kampanye Prabowo Hanya Dua Kata ‘’Hidup Jokowi’’ Selengkapnya »
Peneliti senior ASA Indonesia Syamsuddin Alimsyah menilai pengakuan kesaksian mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bahwa dirinya pernah dipanggil bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana membicarakan keinginan untuk menghentikan penanganan kasus e-KTP yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto dan kawan-kawan adalah persoalan sangat serius yang harus diusut tuntas. ‘’Meski pengakuan kesaksian ini sudah …
Mantan Pimpinan KPK Periode 2015-2019 Dr. Thony Saut Situmorang, M.M menilai perbuatan tersangka Firli Bahuri adalah bentuk kejatahan luar biasa dan sadis, meruntuhkan Marwah pemberantasan korupsi dan juga merugikan negara. Oleh karenanya, Firli Bahuri dianggap sangat layak dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yakni hukuman berat dengan seumur hidup plus hukuman tambahan kerja sosial.‘’Apalagi Firli ini …
Saut: Firli Bahuri Sangat Layak Dihukum Seumur Hidup. Selengkapnya »
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengakui ancaman praktik kecurangan pemilu dan Pilpres 2024 mendatang sangat terbuka lebar. Bahkan masuk kategori sangat rawan meski tanda-tanda yang mengarah pada ancaman akan terjadi caos massa seperti di tahun 1998 itu belum ada. Oleh karena itu, Andika mengajak semua pihak bertanggungjawab menjaga integritas pemilu …