Auriga Nusantara: Kerusakan Hutan Lebih Banyak Dipicu Oleh Perusahaan Legal
JAKARTA – Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, mengungkapkan bahwa kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia saat ini lebih […]
HAM
Saut Situmorang: Korupsi Makin Ganas, Walikota dan Bupati Sudah Berani Peras Sampai Aparat Desa
JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, memberikan potret kelam mengenai kondisi korupsi di Indonesia yang
Miing Bagito Tegaskan Tanpa Seni Dunia Akan Kering
JAKARTA – Komedian senior Dedi “Miing” Bagito menyampaikan pembelaan keras terhadap kebebasan berekspresi para seniman dan komika di Indonesia. Dalam
Lukas Luwarso Sebut UGM dan KPU “Main Petak Umpet” dalam Kasus Ijazah Jokowi
JAKARTA – Wartawan senior sekaligus inisiator gerakan Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi), Lukas Luwarso, melontarkan kritik keras terhadap sikap Universitas
Pilkada Lewat DPRD Ibarat Anak Gen Z Dipaksa Nikah dengan Pilihan Orang Lain
JAKARTA – Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menggunakan analogi yang menohok untuk menyindir wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Ray Rangkuti Ingatkan Bahaya Hegemoni Partai: Pilkada Lewat DPRD Matikan Kontrol Rakyat!
JAKARTA – Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, membeberkan dampak hitam wajah demokrasi kita, bila saja wacana pengembalian Pemilihan Kepala
Pilkada Diserahkan Ke DPRD, Lembaga Terkorup dan Tidak Dipercaya Publik. Logikanya di Mana ?
JAKARTA – Wacana pemerintah dan DPR mencabut sistem pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat menjadi sistem perwakilan melalui DPRD terus
Pidana, Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Pihak Keluarga Sempat Minta Gelar perkara Terbuka
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto .(Antara) – diambil dari mediaindonesia.com JAKARTA – POLDA Metro Jaya akhirnya resmi
Ketua IM57+ Lakso Anandito: Jangan Jadikan Seolah Negara Milik Penegak Hukum
JAKARTA – Ketua IM57+ Institute, Lakso Anandito, melontarkan kritik keras terhadap implementasi KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku. Lakso
Lakso Anandito : KUHP dan KUHAP Baru Ancam Demokrasi serta Lemahkan Pemberantasan Korupsi
JAKARTA – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dinilai sebagai langkah mundur