Alamsyah Saragih (foto ASA Indonesia)
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto terus menuai kritik karena menggunakan pendekatan statistic dalam melihat kasus keracunan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya Prabowo menyebut kasus keracunan akibat program MBG hanya sebesar 0,0017 persen dari lebih 30 juta penerima manfaat. Kali ini mantan Anggota Ombudsman RI Periode 2009-2023 Alamsyah Saragih juga angka bicara. Meski buru-buru mengklarifikasi belum mengecek betul pernyataan tersebut. Sebab pastinya Prabowo mendapatkan masukan dari bawah (pembantunya –red. Namun yang disesalkan adalah karena bermain-main dengan angka. Keselamatan anak tidak bisa direduksi dengan angka.
‘’Pernyataan dasarnya sebenarnya adalah kenapa bermain-main dengan angka,”. Katanya dalam podcast kanal youtube Asanesia TV.
Alamsyah yang juga pernah menjabat Ketua Komisi Informasi Pusat RI Periode 2009-2013, mengutip pernyataan Lenin, seorang tokoh politik Rusia bahwa ‘’kematian satu orang adalah tragedi. Dan lebih satu orang adalah statistik’’.
Pernyataan Lenin tersebut sesungguhnya ditujukan untuk menggambarkan korban meninggal akibat perang. Hanya saja, harus dipahami korban MBG adalah bukan korban peperangan. MBG adalah pelayanan publik yang harus dilakukan dengan standar yang terukur berdasarkan ukuran tingkat resiko yang ditimbulkan.
‘’ MBG ini bukan soal perang. Ini soal pelayanan publik. Maka wajar Ombudsman juga ikut mengawasi dan sudah menyampaikan beberapa temuannya,’’ tambahnya menyebut beberapa temuan ombudsman bersesuaian dengan yang dibicarakan publik selama ini. Mulai dari gap perencanaan dan realisasi anggaran hingga kasus korban keracunan yang terjadi berbagai daerah.
‘’Saya harus akui adab berkomunikasi dari para petinggi negeri ini. Kita ingat Menko Pangan, menyebut itu belum terbiasa. Hari ini sudah ada kericuhan, kekacauan. Kekacauannya itu meninggal mirip tanda tandanya seperti keracunan, tapi bukan pada saat rombongan keracunan itu. Ribut betul mereka apakah ini keracunan bukan. Bodoh betul kita. Kenapa rebut. Kalau ada indikasi itu harusnya rumah sakit segera lakukan visum, jangan – jangan betul keracunan,’’ujarnya.
Alamsyah mengingatkan dalam pelayanan publik ada doktrim terutama dalam pelayanan yang beresiko tinggi yakni One Is Too Many, More Than One Is Stupid!!. Satu itu sudah terlalu banyak. Lebih dari satu adalah kebodohan.
Oleh karenanya, dalam kasus MBG diperlukan evaluasi, perbaikan tata kelola dan lain sebagainya termasuk yang menjadi rekomendasi Ombudsman.
