JAKARTA – Sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan tajam dalam diskusi publik terbaru antara mantan Ketua KPK Abraham Samad dan pengamat sosial Dedi Gumelar alias Miing yang tayang di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP kemarin. Tragedi bunuh diri seorang siswa Sekolah Dasar (SD) akibat tekanan ekonomi ini disebut sebagai potret nyata “kematian empati” negara di tengah maraknya skandal keuangan dan korupsi di level elit.
Dalam pembahasan, Miing demikian akrab disapa menyoroti kontras yang menyakitkan antara realitas kemiskinan ekstrem di pelosok dengan gaya hidup serta praktik manipulatif di pasar modal, seperti kasus saham gorengan yang merugikan negara triliunan rupiah.
Kegagalan Jaring Pengaman Sosial
Miing menegaskan bahwa kematian siswa di Kabupaten Ngada, NTT, yang dipicu ketidakmampuan membeli buku tulis, adalah tamparan keras bagi pemerintah daerah maupun pusat. Ia menilai anggaran bantuan sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengalir triliunan rupiah ke NTT seolah tidak menyentuh lapisan paling bawah.
“Uang mengalir triliunan, tapi masih ada anak yang mati hanya karena tidak mampu membeli buku dan pena. Ini adalah kegagalan pranata sosial, mulai dari RT hingga Gubernur,” tegasnya dalam diskusi tersebut.
Alarm Keras untuk Pemerintah
Senada dengan kritik tersebut, pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa insiden ini telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto dan menjadi perhatian khusus. Pemerintah mengakui adanya masalah dalam pendataan dan koordinasi di tingkat lokal.
“Bapak Presiden menaruh atensi mendalam. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan kepedulian sosial di setiap tingkatan. Intervensi pemerintah harus dipastikan menyentuh lapisan yang paling bawah agar kejadian ini tidak terulang,” ujar Mensesneg dalam keterangan resminya.
Kritik Terhadap Respons Birokrasi
Kritik tajam juga datang dari pimpinan daerah yang merasa malu atas lambatnya respons birokrasi di lapangan. Kurangnya sensitivitas pejabat daerah dalam mendeteksi warga yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem dianggap sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab konstitusi.
Pengamat menilai, jika pemerintah lebih fokus memberantas praktik “saham gorengan” dan korupsi yang merampok uang negara, maka anggaran yang terselamatkan seharusnya cukup untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah atau kehilangan nyawa karena kemiskinan.
Tragedi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan audit total terhadap mekanisme distribusi bantuan dan mengaktifkan kembali peran perangkat desa dalam memantau kondisi riil warga secara harian.
sumber : Tragedi Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Kemiskinan Sampai Dengan Kasus Saham Gorengan | #SPEAKUP
