Jakarta – Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dr. Ubedila Baderun angkat bicara menyikapi sengkarut proyek kereta cepat Jakarta – Bandung (KCJB) yang kemudian belakangan berganti nama menjadi whoosh. Menurutnya, sekarang inilah saatnya yang tepat bagi KPK untuk memperbaiki citra di mata public dengan segera masuk mengusut dugaan super mega korupsi dalam proyek tersebut.
‘’Saya kira sekarang inilah momennya yang tepat. Ini kesempatan bagi KPK untuk memperbaiki citranya di masyarakat,’’ ujarnya saat tampil dalam podcast di akun YouTube Abraham Samad Speak UP yang diunggah, Selasa 28 Oktober 2025..
Kang Ubed demikian biasa disapa selama ini juga dikenal sebagai aktivis anti korupsi. Beliau adalah salah satu pentolan dalam Gerakan reformasi 98. Dalam podcast tersebut Kang Ubed dengan gaya bicaranya yang khas, lugas, kritis dan substansi menjabarkan dengan begitu rinci titik-titik rawan terjadi penyimpangan dalam kasu proyek kereta cepat tersebut. Salah satunya, bisa dimulai dari proses negosiasi rencana Pembangunan proyek tersebut yang akhirnya diserahkan ke Cina yang semua direncanakan dengan Jepang. Termasuk motif di balik kesepakatan suku bunga hutan yang sangat tinggi dan tidak wajar. Dan tentu di beberapa titik lain, pemilihan kontraktor dan lain sebagainya.
‘’Jokowi saya kira salah satu yang harus diperiksa dalam kasus ini,’’ ujarnya tegas lagi sambil merinci beberapa pihak lain yang harus dimintai keterangannya untuk mengungkap sengkarut proyek tersebut. Mereka itu, misalnya Luhut Binsar Panjaitan, Rini Sumarno, Budi Karya serta Erik Tohir. ‘’Mereka semua perlu dimintai keterangan,’’ tegasnya lagi.
Ubed menekankan sikap keseriusan KPK dalam menangani kasus kereta cepat tersebut. KPK bahkan tidak perlu menunggu orang melaporkan karena datanya sudah berseleweran.
Seperti diberitakan sebelumnya, juru bicara KPK Prasetyo Budi mengungkapkan KPK sesungguhnya sudah melakukan penyelidikan terhadap kereta cepat sejak awal tahun 2025 lalu. Meski demikian banyak meragukan, mengingat baru angkat bicara setelah public bereaksi. Bahkan masih sempat KPK meminta Mahfud seharusnya melaporkan kasus kereta cepat dari pada banyak berceloteh ‘.’ KPK jangan menunggu laporan. KPK digaji dari
pajak rakyat untuk mengusut kasus korupsi,”tegas Kang Ubed.
