Pilkada Lewat DPRD Ibarat Anak Gen Z Dipaksa Nikah dengan Pilihan Orang Lain

JAKARTA – Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menggunakan analogi yang menohok untuk menyindir wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD. Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Ray mengibaratkan hak pilih rakyat seperti hak anak muda dalam menentukan pasangan hidupnya ditentukan orang lain. Analogi Ray Rangkuti ini  sengaja dibangun untuk menyentuh kesadaran generasi muda bahwa isu Pilkada DPRD bukan sekadar urusan hukum yang kaku, melainkan soal perampasan hak privat warga negara dalam menentukan masa depan daerahnya sendiri.

Analogi “Pilih Jodoh”: Mandat Rakyat vs Pilihan Elit

Ray menjelaskan bahwa memaksakan Pilkada melalui DPRD sama saja dengan merampas hak otonomi individu. Ia memberikan gambaran yang sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini mengenai kebebasan memilih.

“Bayangkan anak-anak Gen Z sekarang. Misalnya kita tanya,  pilih mana, apakah anda mau kamipilihkan jodohnya atau anda milih sendiri?Tentu mereka ingin memilih sendiri siapa yang akan mendampingi hidup mereka,” ujar Ray menjelaskan begitulah perumpamaan sederhana dalam pilkada.  Ray tidak sependapat argumentasi yang dibangun para elit selama ini bahwa pilkada langsung dan tidak langsung sama sama demokratis.

‘’Di mana samanya, sudah jelas itu beda. Bahwa tujuannya sama, iya betul sama sama mencari pemimpin. Tapi cara mendapatkannya, itu dua hal yang berbeda,’’ ujar Ray Rangkuti.

Menurut Ray, kepala daerah adalah “pendamping” bagi rakyat di daerah selama lima tahun. Jika hak pilih itu ditarik ke DPRD, maka rakyat dipaksa menerima “jodoh” (pemimpin) hasil pilihan elit politik yang belum tentu sesuai dengan selera atau kebutuhan rakyat di akar rumput.

‘’Anda itu (DPRD),  sepanjang waktu,  selama ini saya tidak pernah percaya oleh rakyat. Kok tiba – tiba urusan pemilihan kepala daerah ini, saya percaya untuk anda pilihkan seorang pemimpin? Logikanya di mana,’’ ujarnya bertanya.  Bagaimana kita mempercayakan pemilihan kepala daerah kepada DPRD di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap DPRD.

“Masalahnya, Anda (anggota DPR/DPRD) sedang tidak dipercaya oleh (rakyat). Anda sedang mengalami distrust. Lalu tiba-tiba Anda datang dan bilang, ‘Biarkan kami yang memilihkan pemimpin untukmu’. Jelas rakyat akan menolak keras!” tegas Ray.

Bahaya “Perjodohan Politik” di DPRD tidak akan memiliki ikatan batin atau tanggung jawab kepada rakyat. Bahkan  berpotensi terjadi konflik.