JAKARTA – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), menuai kritik tajam dari pakar sosiologi Universitas Teknologi Nanyang (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir. Dalam diskusi mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Sulfikar menyebut desain dan skala anggaran MBG tidak masuk akal dan lebih menyerupai proyek bisnis ketimbang misi kemanusiaan.
Sulfikar menyoroti alokasi anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp335 triliun atau setara 10 persen dari APBN. Angka ini dianggapnya sangat janggal jika dibandingkan dengan program serupa di negara lain seperti Amerika Serikat, India, atau Brasil yang rata-rata hanya menghabiskan di bawah 1 persen APBN mereka.
“Ini bukan didesain untuk memenuhi gizi atau memitigasi ketimpangan gizi, tetapi lebih pada proyek untuk memenuhi ambisi,” ujar Sulfikar dalam wawancara tersebut.
Satire “Bisnis Catering” Dengan nada satir, jurnalis senior dan aktivis sering melihat adanya celah dalam pengadaan barang dan jasa. Sulfikar secara terang-terangan melabeli program ini sebagai “proyek bisnis catering”. Istilah ini merujuk pada mekanisme pengelolaan yang sangat sentralistik di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), yang menurutnya hanya menjadi ajang bagi-bagi kue ekonomi bagi vendor-vendor besar.
Kritik ini diperkuat oleh fakta di lapangan bahwa banyak pengelola dapur atau vendor MBG diduga berasal dari kalangan keluarga pejabat. “Mereka tidak perlu promosi, tidak perlu kompetisi, tinggal dapat order, bikin, tanpa ada quality control yang jelas,” tambahnya.
Kanibalisasi Anggaran Pendidikan Hal yang paling mengkhawatirkan bagi sistem pendidikan nasional adalah fenomena “kanibalisasi” anggaran. Sulfikar mengungkapkan bahwa sekitar Rp200 triliun dana MBG justru disedot dari pos anggaran pendidikan. Hal ini dianggap melanggar semangat konstitusi mengenai mandatori 20 persen dana pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.
Dampaknya sangat nyata. Di saat pemerintah sibuk menggelontorkan ratusan triliun untuk makanan, infrastruktur sekolah di pelosok tetap rusak dan nasib guru honorer kian terhimpit. Sulfikar bahkan menyinggung peristiwa tragis di NTT, di mana seorang siswa bunuh diri hanya karena tidak mampu membeli alat tulis, sebagai bukti nyata absennya negara dalam prioritas pendidikan yang esensial.
Target yang Salah Sasaran Data yang dipaparkan dalam diskusi tersebut menunjukkan ketimpangan distribusi yang fatal. Sekitar 70 persen penyaluran MBG justru terkonsentrasi di kota-kota besar yang secara ekonomi sudah mampu, sementara daerah terpencil yang mengalami gizi buruk justru minim distribusi.
“Pemerintah sepertinya hanya mengejar target angka penyerapan anggaran secara brutal, tanpa peduli apakah peluru itu mengenai sasaran atau tidak,” pungkas Sulfikar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional terus mengklaim keberhasilan program melalui capaian jumlah piring yang disajikan, meski kritik atas transparansi dan efektivitas anggaran terus mengalir deras dari berbagai kalangan akademisi dan aktivis anti-korupsi.
sumber : Anggaran MBG Menyedot Anggaran Pedidikan, Sistem Pendidikan Terancam | #SPEAKUP – YouTube
makanan beracun gratis😹😹😹