JAKARTA – Sosiolog dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, melontarkan kritik keras terhadap skema pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sulfikar menilai program tersebut telah melakukan “kanibalisasi” terhadap anggaran pendidikan nasional.
Dalam diskusi di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Sulfikar mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sekitar Rp200 triliun anggaran MBG diambil dari pos dana pendidikan. Hal ini dianggap mengancam esensi mandatori 20 persen anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi.
“Program ini melakukan kanibalisasi anggaran. Dana yang mestinya dipakai untuk membayar gaji guru, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperbaiki sekolah rusak, justru ditarik untuk memberi makan yang skala anggarannya tidak masuk akal,” tegas Sulfikar.
Hanya “Gimik Politik” di Tengah Reruntuhan Sekolah Tak hanya soal angka, Sulfikar secara lugas menyebut program-program pendamping seperti “Sekolah Rakyat” dan “Sekolah Garuda” hanyalah gimik politik atau sekadar dekorasi. Ia menilai program tersebut sengaja dibesar-besarkan secara media (blow up) untuk menunjukkan kesan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan, padahal jumlahnya sangat tidak signifikan dibanding total kebutuhan nasional.
“Ini gimik karena ukurannya sangat kecil. Sementara itu, ada jutaan sekolah rusak dan puluhan juta siswa SD hingga SMA yang harus berhadapan dengan infrastruktur yang sangat tidak memadai,” ujarnya.
Ironi di Balik Anggaran Raksasa Kritik ini semakin tajam saat Sulfikar membandingkan prioritas anggaran dengan realitas sosial. Ia menyinggung tragedi di NTT, di mana seorang siswa nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Menurutnya, peristiwa tersebut adalah bukti nyata bahwa negara “absen” dalam memberikan perlindungan pendidikan esensial bagi warga miskin, karena dana yang ada justru dialihkan ke proyek MBG yang ia sebut sebagai “bisnis catering” raksasa.
“Negara punya duit, tapi duitnya dipakai untuk hal yang lain. Basis empati dalam desain anggaran ini sangat tidak ada,” tambah Sulfikar.
Data Salah Sasaran Lebih jauh, Sulfikar memaparkan data bahwa 70 persen distribusi MBG selama setahun terakhir justru terkonsentrasi di daerah perkotaan yang secara ekonomi sudah mampu. Sebaliknya, daerah pelosok yang mengalami ketimpangan gizi justru mendapatkan distribusi yang sangat kecil.
Kritik ini menjadi alarm bagi tata kelola keuangan negara. Sebagai jurnalisme pengawas (watchdog), fenomena pengalihan dana pendidikan ke proyek yang syarat dengan kepentingan vendor ini menuntut transparansi lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait agar hak anak bangsa atas pendidikan berkualitas tidak dikorbankan demi program populis.
sumber :Anggaran MBG Menyedot Anggaran Pedidikan, Sistem Pendidikan Terancam | #SPEAKUP – YouTube
