Gladiator Kirim Surat Terbuka ke Prabowo
Jakarta – Jika tidak ada aral melintang, siang ini sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat tergabung dalam Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) akan berunjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengaku sudah sangat gerah dengan lemahnya kinerja KPK selama ini . Bahkan muncul spekulasi KPK sudah menjadi alat politik tertentu dan melindungi koruptor.
Informasi yang diperoleh di lapangan, beberapa elemen massa dari luar Jakarta juga akan ikut bergabung seperti Surabaya, Banten, Lampung dan lain sebagainya. Beberapa dari mereka sejak kemarin sudah berada di Jakarta dan akan siap bergabung dengan massa lainnya di KPK siang ini.
Selain berunjuk rasa atas nama Gladiator juga membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo agar benar-benar serius dalam memberantasan korupsi sebagaimana dijanjikan selama ini.
SURAT TERBUKA DESAKAN PENANGANAN KORUPSI
Kepada
Yth; Presiden Republik Indonesia
Bapak Prabowo Subianto
Di Jakarta
Dengan hormat,
Kami, Gerakan Antar Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) dengan ini menyatakan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap pimpinan KPK yang dinilai lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi, utamanya kasus dugaan korupsi mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), keluarga dan kroni-kroninya.
Selama ini, desakan masyarakat agar KPK segera menyidik dan menuntut mantan presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) begitu menguat, terlebih setelah Jokowi ditempatkan sebagai koruptor nomor tiga terbesar di dunia oleh Organized Crimes And Corruptor Reporting Project (OCCRP) atau Proyek Pelaporan tentang Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi sebuah lembaga yang berpusat di Amsterdaam, Belanda. Namun nyatanya, KPK tidak berani bertindak dan diam.
Kami memahami, bahwa KPK bekerja berdasarkan prosedur hukum yang ketat, tapi kami ingin dan mendesak dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya, KPK harus bertindak cepat dan tidak berlama-lama memprosesnya. Penundaan penanganan kasus korupsi ini, hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi.
Kami yakin, para pimpinan KPK memiliki integritas dan keberanian untuk menindak tegas para pelaku korupsi di negeri ini. Karenanya, segera tetapkan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya sebagai tersangka sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Banyak Kasus Korupsi yang sekarang ditangani KPK bermuara pada Jokowi diantaranya :
1. Kasus di Dinas Pendidikan Nadiem Makarim
2. Kasus Kuota Haji
3. Kasus kebocoran dana Bansos
4. Kasus kebocoran dana Proyek Strategis Nasional
5. Dan lain lain
Jika pimpinan KPK tidak juga berani bertindak, maka agar kami nyatakan tidak percaya kepada pimpinan KPK dan mendesak serta memohon dengan hormat, Bapak Presiden RI Prabowo Subianto mengganti pimpinan KPK, agar kinerja lembaga Antirasuah ini bisa membanggakan seperti pada tahun awal-awal dibentuk. Banyak koruptor dan orang-orang penting yang sebelumnya tidak pernah tersentuh berhasil dijebloskan ke penjara.
Kami juga mendesak, Bapak Presiden Prabowo segera merevisi atau mengembalikan Undang-Undang KPK seperti semula. Menurut kami, semenjak Undang-Undang KPK direvisi oleh rezim Jokowi, kinerja KPK melemah hingga kepercayaan publik memudar.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya, kami ucapkan terimakasih.
Hormat Kami,
Dhio Suharmunastrie, SH.
Presidium Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator)
