Syamsuddin Alimsyah
Jakarta –DPR kembali menjadi bulan-bulanan disorot publik. Semua karena kebijakannya sendiri secara diam-diam tanpa ada konsultasi publik menaikkan alokasi anggaran untuk kegiatan reses (dana reses) yang sebelumnya Rp 400 juta peranggota dewan sekali reses naik menjadi Rp 702 juta peranggota DPR untuk sekali reses. DPR ibaratnya sudah mati rasa, kehilangan rasa empaty di tengah situasi ekonomi sangat sulit. DPR bahkan seolah sudah lupa dengan peristiwa unjuk rasa akhir agustus kemarin yang berakhir dengan kerusuhan sampai membawa korban hilangnya 10 nyawa manusia. Bagi DPR tragedi agustus ibarat angin lalu saja.
Demikian intisari disampaikan Syamsuddin Alimsyah, Peneliti ASA Indonesia saat tampil menolog di kanal You Tube Asanesia TV disiarkan secara live, selasa 14 Oktober 2025.
Syamsuddin mengkritik dana reses yang begitu besar seolah menjustifikasi betapa mahalnya ongkos yang diperlukan negara hanya sekedar untuk memfasilitasi anggota DPR agar bisa bertemu dengan konstituennya, berdiskusi sambil menyerap aspirasinya.
‘’Kita sudah pernah bahas sebelumnya, bahwa DPR sesungguhnya sangat mudah mengakali, melegalkan korupsi menjadi halal dengan cara menaikkan dana reses tanpa indicator yang jelas,’’ ujarnya menambahkan yang terjadi kenaikan dana reses sekarang sungguh sangat gila gilaan.
Syam demikian biasa disapa mengapa publik untuk sama sama menghitung betapa besarnya uang rakyat terkuras hanya untuk membiayai DPR bisa ke lapangan sekedar bertemu konstituennya, meski belum tentu juga aspirasi masyarakat di dengar.
Jumlah keseluruhan anggota DPR berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. sebanyak 580 orang sehingga bila dikalikan dengan dana reses Rp 702 juta maka sekali reses negara akan menghabiskan sebanyak Rp 407 Milyar lebih. Sementara setiap anggota DPR akan melakukan reses minimal 4 kali dalam setahun atau setara dengan jumlah Rp 1.6 trilyun uang rakyat terkuras hanya untuk komponen reses. Belum termasuk dana kunjungan dapil (kundapil) kunjungan khusus (Kunspek) dan lain sebagainya.
Syam mengingatkan publik untuk tidak terlalu cepat jumawa percaya dengan politisi yang sedang berbicara atas nama rakyat. Termasuk sikapnya yang seolah responsive tanpa diikuti pengawasan. Kasus penghentian, pembatalan atau pencabutan tunjangan perumahan 50 juta peranggota Adalah contoh nyata bagaimana masyarakat Indonesia kena prank dari wakilnya sendiri yang secara sepihak menambahkan dana reses.
