JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), sekaligus Koordinator tim hukum Bon Jowi (Bongkar Ijazah Jokowi), Petrus Selestinus, S.H., melawankan kritik keras terhadap kinerja satgas mafiah ijazah palsu yang dinilainya lumpu dan layu. Satgas mafia ijazah palsu tersebut dibentuk di era pemerintahan Jokowi, tepatnya tahun 2015. Ia bahkan mensinyalir kuat dugaan ada motif tersembunyi dibalik pembentukan satgas tersebut sesungguhnya membawa misi untuk mendiamkan kasus ijazah palsu di Indonesia.
Dalam diskusi yang ditayangkan langsung melalui kanal YouTube Asanesia TV, Petrus secara eksplisit menuding bahwa Satgas yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan mafia akademik, justru diduga kuat merupakan bagian dari desain besar (by design) untuk mengubur kasus-kasus ijazah palsu di kalangan elit kekuasaan. Indikasi bisa dilihat dari kerjanya satgas yang anomaly. Meski melibatkan institusi raksasa mulai dari Kemenristekdikti, Kemenpan-RB, Kejaksaan Agung, hingga Polri, namun Satgas tersebut justru dianggap senyap tanpa hasil yang kompatibel dengan masifnya temuan di lapangan.
“Satgas ini bukan mempercepat, justru melindungi. satu wadah ‘makan bersama’. Buktinya, tidak ada satu pun kasus besar yang diungkap pasca lembaga ini dibentuk,” tegas Petrus dengan nada tajam.
Ancaman Ijazah “Aspal” dan Korupsi Yudisial
Lebih jauh, Petrus membedah fenomena ijazah “Aspal” (Asli tapi Palsu) yang menurutnya jauh lebih berbahaya daripada ijazah palsu cetakan Pasar Pramuka. Menurutnya, ijazah “Aspal” adalah ijazah fisik asli yang diterbitkan perguruan tinggi namun proses perolehannya menabrak hukum karena pemiliknya tidak pernah mengikuti proses akademik yang sah.
Petrus menegaskan bahwa mafia ijazah tidak hanya bekerja di sektor percetakan, tetapi juga masuk ke jantung institusi negara untuk melindungi pengguna ijazah palsu agar tetap bisa memegang jabatan publik.
.
Desakan ke Rezim Prabowo: Aktifkan atau Gugat!
Melihat kondisi yang disebutnya sebagai “lumpuh layu”, Petrus mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan audit total dan mengaktifkan kembali mesin Satgas ini. Ia menekankan bahwa prioritas pertama Satgas baru nantinya haruslah melakukan verifikasi sah atau tidaknya ijazah tokoh-tokoh nasional yang saat ini sedang dipersoalkan publik, termasuk ijazah mantan Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
Petrus juga menyerukan agar masyarakat sipil mulai mempertimbangkan langkah hukum untuk menggugat pemerintah atas tidak berjalannya fungsi Satgas ini.
“Sekarang saatnya masyarakat menggugat Satgas ini supaya bangkit. Lakukan tugas sesuai tujuan pembentukannya. Pastikan keabsahan ijazah pejabat, bukan sekadar melihat fisiknya asli atau tidak, tapi sah atau tidak secara hukum,” pungkas Petrus.
Diskusi ini sekaligus mempertegas bahwa polemik ijazah palsu di Indonesia bukan sekadar isu administratif, melainkan skandal hukum besar yang melibatkan sindikat perlindungan kekuasaan yang harus segera dibongkar hingga ke akarnya.
sumber: 🔴LIVE | Pemerintah Bentuk Satgas Bongkar Mafia Ijazah Palsu Pasar Pramuka
kacau