by: HK
Sidang kedua sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat berlangsung seperti adegan komedi gelap, di mana salah satu pemain pura-pura tuli padahal pendengarannya sangat baik. Pada sidang pertama, majelis sudah bicara dengan bahasa yang tidak mungkin disalahpahami: “UGM, lakukan uji konsekuensi dengan melibatkan pihak eksternal.” Sudah jelas. Sudah tegas. Sudah seperti pembacaan ayat sebelum khutbah.
Namun ketika sidang kedua dibuka, UGM datang dengan wajah tenang—tenang seperti orang yang tahu dirinya salah tapi yakin semua orang akan memaklumi. Mereka menyerahkan hasil uji konsekuensi yang begitu “UGM-sentris” hingga terlihat seperti brosur penerimaan mahasiswa baru: penuh pakar UGM, oleh UGM, untuk UGM. Pihak eksternal? Entah hilang di jalan, nyasar, atau memang tidak diundang sejak awal.
Majelis yang melihat laporan itu seperti melihat anak yang diberi tugas menggambar pemandangan, tapi malah menyerahkan kertas kosong sambil berkata, “Ini minimalis, Pak.” Arya Sandi Yudha akhirnya tak tahan. Ia menjelaskan lagi—lebih keras, lebih tajam, lebih mirip teguran kepala sekolah pada murid bandel—bahwa cara kerja seperti ini tidak bisa diterima. Homogen, katanya. Begitu homogen sampai orang awam sekalipun bisa menebak, “Ini dibuat oleh satu lingkaran yang sama, tanpa campuran pendapat dari luar.”
Yudha menembakkan kritik yang menampar dinding ruangan sidang: UGM bertindak seperti hanya mereka yang punya otak, hanya mereka yang berhak bicara, hanya mereka yang mengerti apa itu uji konsekuensi. Sebuah chauvinisme kampus yang begitu pekat sampai mungkin bisa dijadikan bahan praktikum kimia.
Lebih lucu lagi, perintah majelis yang jelas dari sidang sebelumnya rupanya diperlakukan UGM seperti pengumuman di papan mading: boleh dibaca, boleh juga tidak. Padahal itu perintah sidang, bukan pesan WA grup alumni yang bisa di-skip. Majelis ingin pihak luar terlibat, tapi yang hadir justru adalah formasi pakar yang tampak seperti rapat senat akademik mini.
Sidang kedua ini akhirnya berubah menjadi drama pengingat: majelis mengulang perintah, UGM mengulang keyakinan bahwa perintah itu opsional, dan rakyat mungkin mulai bertanya apakah uji konsekuensi ini sebenarnya sedang diuji atau sedang dipermainkan. Jika begini terus, jangan-jangan di sidang ketiga nanti majelis harus menulis perintah itu dengan huruf kapital dan stabilo kuning, barangkali baru terbaca.
https://www.facebook.com/herman.kajang.3
