JAKARTA – Masa konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto mendapat kritik pedas dari pengamat politik dan militer, Dr. Selamat Ginting. Dalam sebuah diskusi mendalam di kanal Abraham Samad Speak Up, Ginting menegaskan bahwa durasi 14 bulan yang dihabiskan untuk menata barisan internal pemerintahan sudah melampaui batas kewajaran dan berisiko memicu kejenuhan publik yang ekstrem.
Konsolidasi yang Berlarut-larut
Menurut Selamat Ginting, waktu 14 bulan—dihitung sejak kepastian kemenangan politik hingga jalannya pemerintahan—seharusnya sudah cukup bagi seorang kepala negara untuk melakukan eksekusi kebijakan nyata. Namun, yang terlihat justru proses akomodasi politik yang seolah tidak berujung.
“Empat belas bulan itu waktu yang sangat lama. Publik menanti hasil, bukan terus-menerus disuguhi tontonan bagi-bagi jabatan atau penataan internal yang bertele-tele,” ujar Ginting. Ia menilai, lambatnya gerak eksekutif ini menunjukkan adanya ganjalan besar di dalam lingkaran kekuasaan Prabowo sendiri.
Anomali Regulasi: Dampak Lemahnya Kendali
Salah satu bukti nyata dari “lemahnya” konsolidasi sipil ini, menurut Ginting, adalah munculnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Regulasi yang memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan di belasan kementerian ini dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap konstitusi dan Putusan MK No. 114/2025.
Ginting menganalisis bahwa jika konsolidasi Prabowo kuat, institusi di bawahnya tidak akan berani mengeluarkan aturan yang menabrak hukum tinggi. “Munculnya Perpol ini adalah sinyal bahwa Presiden sedang ‘dikepung’ atau bahkan ‘disandera’ oleh kepentingan sektoral yang ingin mengunci posisi strategis di pemerintahan sipil sebelum Presiden benar-benar berkuasa penuh,” tambahnya.
Risiko Kepercayaan Publik dan Stabilitas
Ginting memperingatkan bahwa rakyat memiliki batas kesabaran. Narasi “masih konsolidasi” tidak bisa lagi menjadi tameng jika janji-janji kampanye terhambat oleh birokrasi yang gemuk dan ego sektoral kementerian.
“Rakyat ingin melihat supremasi hukum ditegakkan dan ekonomi bergerak. Jika 14 bulan hanya habis untuk mengurus internal, publik akan jenuh. Ketidakpuasan ini bisa menjadi bola salju yang mengancam stabilitas politik nasional di masa depan,” tegasnya.
Desakan untuk Bertindak Tegas
Di akhir pernyataannya, Selamat Ginting mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengakhiri fase kompromi. Ia meminta Presiden melakukan “pembersihan” terhadap elemen-elemen yang menghambat jalannya pemerintahan dan yang mencoba melakukan pembangkangan terhadap konstitusi melalui regulasi-regulasi siluman.
“Presiden harus menunjukkan bahwa ia adalah nakhoda tunggal. Jangan biarkan konsolidasi yang terlalu lama ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun ‘negara dalam negara’,” pungkas Ginting.
semangat pak prabowoo