Pilkada Diserahkan Ke DPRD, Lembaga Terkorup dan Tidak  Dipercaya Publik. Logikanya di Mana ?

JAKARTA – Wacana pemerintah dan DPR mencabut sistem pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat menjadi sistem perwakilan melalui DPRD terus mengundang kecaman publik. Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti,  saat tampil dalam diskusi khusus di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Ray menyebut rencana tersebut bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan bentuk nyata pengkhianatan para elit politik dan pemerintahan terhadap kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.  Bahkan langkah tersebut adalah bagian dari cara jahat  para elit  secara  sistematis untuk menjauhkan rakyat dari hak konstitusionalnya.

Distrust Terhadap DPR: “Siapa Anda Berani Menentukan Pemimpin Kami?”

Poin paling krusial yang ditegaskan Ray adalah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini.  sepanjang tahun setiap kali ada kegiatan survey  yang berkaitan mengukur tingkat kepercayaan publik hasilnya DPR, DPRD  masuk daftar  10 lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Bahkan DPR dan DPRD bersama Partai politik juga masuk daftar sebagai Lembaga  terkorup.

‘’Lalu logikanya di mana, Lembaga yang selama ini kita tidak percaya, lalu tiba – tiba kita akan serahi mandat memilihkan  pemimpin untuk kita semua (rakyat—red),’’ ujar Ray Rangkuti  dengan nada heran disertai gestur tubuh yang seolah kebijakan DPR tersebut sesuatu yang tidak bisa diterima bagi orang yang berakal sehat.

Menurut Ray, menyerahkan Pilkada ke DPRD sama saja dengan menyerahkan nasib daerah ke dalam “ruang gelap” transaksi antar-elit partai. ‘’Sekarang ini yang dibutuhkan sebenarnya adalah bagaimana Pemerintah, DPR/DPRD bisa meraih simpati publik. Mengambil hati publik. Bukan merampah hak publik,’’ tegas Ray.

Ray bahkan mengecam sekaligus merasa sedih dengan kelakuan para politisi  belakang ini yang semakin brutal  senang membuat gaduh  bahkan mengancam akan mencabut kedaulatan rakyat . 

Menurut Ray, ada kesan sekarang ini  Pemerintah, DPR/DPRD  seolah menantang memandang remeh seolah publik adalah entitas yang tak berdaya dan harus tunduk pada kebijakannnya.

‘’Pak Abraham, kalau kita saksikan  peristiwa kerusahan agustus lalu. Semua itu aksi spontan masyarakat yang menjadikan DPR dan DPRD di sejumlah daerah sebagai sasaran amuk massa karena tidak percaya. Jangan sampai rakyat semakin marah,’’ jelas.