JAKARTA — Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto memicu respons tegas dari parlemen. Partai Golkar menilai langkah pengunduran diri seorang wakil presiden tidak memerlukan persetujuan presiden, melainkan harus diumumkan secara terbuka kepada publik dan diproses melalui mekanisme konstitusi di DPR/MPR.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa tidak ada mekanisme dalam UUD 1945 yang mengatur bahwa niat mundur seorang wakil presiden bergantung pada persetujuan atau izin presiden.
“Tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui,” kata Doli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Doli, jika Gibran memang memiliki niat serius untuk melepas jabatannya, hal tersebut seharusnya disampaikan secara resmi kepada publik agar DPR dan MPR dapat segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
HMP dan Proses di Parlemen Tetap Berjalan
Ahmad Doli Kurnia juga menegaskan bahwa niat pengunduran diri Gibran tidak akan menghentikan atau memengaruhi guliran usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang tengah diproses oleh sejumlah legislator di DPR.
Proses politik di parlemen tersebut bergulir menyusul dinamika hukum terkait keterpenuhan syarat pencalonan dan putusan lembaga peradilan tertinggi. Golkar menilai parlemen memiliki kewajiban konstitusional untuk terus menyikapi dinamika tersebut.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR,” kata Doli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR.
Sebelumnya, Istana Kepresidenan membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri sekaligus memohon kesempatan untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Jika pengunduran diri resmi diajukan, mekanisme ketatanegaraan mewajibkan MPR menggelar sidang untuk memproses kekosongan jabatan Wakil Presiden dan menindaklanjuti usulan calon pengganti sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku.
