JAKARTA — Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, S.H., menegaskan pentingnya langkah tegas dari kepala negara untuk merespons polemik konstitusional yang tengah bergulir. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto agar menggunakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan guna menonaktifkan segala kegiatan administratif wakil presiden.
Langkah ini dipandang sebagai solusi taktis dan terukur sembari menunggu proses konstitusional lanjutan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau penetapan diskualifikasi resmi secara hukum. Demikian ditegaskan saat tampil di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP
Urgensi Penonaktifan Administratif
Menurut Petrus, penonaktifan aktivitas administratif tersebut diperlukan demi menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya kekacauan administrasi negara.
- Pencegahan Dampak Hukum: Dengan adanya putusan lembaga peradilan yang membatalkan produk administrasi pencalonan sebelumnya, kegiatan harian yang mengatasnamakan jabatan wakil presiden dinilai memerlukan kejelasan sikap eksekutif.
- Ruang Konstitusional MPR: Penonaktifan ini tidak serta-merta melangkahi kewenangan legislatif, melainkan memberikan ruang yang bersih bagi MPR atau mekanisme hukum yang berlaku untuk memproses diskualifikasi secara sah.
- Menjaga Stabilitas Pemerintahan: Langkah administratif ini memastikan roda kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan fokus tanpa tersandera polemik keabsahan syarat administrasi masa lalu.
Dorongan ini diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam merespons dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang di ruang publik demi menyelamatkan tertib administrasi ketatanegaraan Indonesia.
Hampir 50 Anggota DPR Tanda Tangan Pemakzulan Wapres. Gibran Akhirnya Ajukan Mundur! | #SPEAKUP
