JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kian menggelinding di ruang publik kini berbenturan dengan realitas politik di Senayan. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, S.H., menyoroti adanya ancaman laten politik uang yang berpotensi melumpuhkan fungsi pengawasan DPR RI, khususnya terkait penggunaan hak eksklusif seperti Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Dalam diskusi mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP edisi 10 November 2026, Petrus mengungkapkan kekhawatirannya bahwa manuver awal yang kencang dari sejumlah politisi di parlemen kerap kali meredup menjelang keputusan akhir akibat transaksi di balik layar.
Pola “Loyo di Ujung”
Menurut Petrus, publik perlu mencermati dinamika politik internal DPR sering kali menunjukkan sikap vokal dan keras di awal wacana publik, namun berangsur melemah saat memasuki sidang paripurna resmi. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa politik uang kerap menjadi senjata paling ampuh untuk melumpuhkan inisiatif politik parlemen.
Menurutnya, dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seharunya posisi hukum Gibran diletakkan cacat sejak awal atau dianggap sudah tidak ada. Secara administratif, ia menilai Gibran seharusnya dianggap tidak pernah ada dalam kedudukannya sebagai wakil presiden.
Prabowo Harus Non Aktifkan Wapres Sampai Pemakzulan Resmi Terwujud
Sebagai langkah konkret, Petrus mendorong agar Presiden Prabowo Subianto menggunakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan untuk menonaktifkan kegiatan administratif wakil presiden, sembari menunggu proses konstitusional lanjutan di MPR atau diskualifikasi resmi.
