JAKARTA – Eks intelijen senior, Sri Radjasa Candera, melontarkan kritik pedas menanggapi pernyataan Kapolri yang menginstruksikan jajarannya untuk “berjuang sampai titik darah penghabisan”. Sri Radjasa menilai diksi tersebut tidak tepat dalam konteks demokrasi dan justru merupakan bentuk “ajakan murtad politik” bagi institusi Bhayangkara.
Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRRI, Kapolri dengan tegas menyatakan sikap menolak wacana yang berkembang di publik untuk meninjau kelembagaan Polri yang selama ini langsung berada di bawah Presiden.
Dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Sri Radjasa menekankan bahwa sebagai alat negara, loyalitas Polri seharusnya bersifat tegak lurus pada hukum dan konstitusi, bukan pada kepentingan kekuasaan atau individu tertentu yang dibalut dengan narasi militeristik.
Penyimpangan dari Khittah Polri
Sri Radjasa menilai istilah “berjuang sampai titik darah penghabisan” biasanya digunakan dalam konteks peperangan melawan musuh negara. Jika instruksi ini digunakan dalam ranah domestik atau pengamanan politik, hal itu dianggap telah menyimpang dari peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
“Pernyataan itu adalah ajakan murtad politik. Polri itu institusi sipil yang dipersenjatai untuk menegakkan hukum, bukan untuk bertempur demi kepentingan politik tertentu dengan narasi titik darah penghabisan,” tegas Sri Radjasa.
Ia menambahkan bahwa narasi semacam ini berisiko memicu loyalitas buta di tingkat akar rumput kepolisian, yang dapat berujung pada tindakan represif terhadap rakyat atau lawan politik demi membuktikan kesetiaan pada pimpinan.
Risiko ‘Sandera Politik’ di Balik Instruksi
Analisis Sri Radjasa mengarah pada adanya hubungan transaksional atau “sandera politik” antara pimpinan Polri dan kekuasaan. Ia mencurigai narasi militan tersebut muncul karena adanya beban politik yang harus diamankan oleh kepolisian.
“Kenapa harus sampai titik darah penghabisan? Apa yang sedang dipertaruhkan? Jika ini terkait pengamanan agenda politik, maka Polri benar-benar sudah murtad dari tugas pokok dan fungsinya,” lanjutnya.
Reformasi Total Menjadi Harga Mati
Menutup pernyatannya, Sri Radjasa kembali mendesak agar status kelembagaan Polri segera dievaluasi. Ia melihat bahwa instruksi-instruksi yang bersifat politis sulit dibendung selama Polri berada langsung di bawah kendali Presiden tanpa mekanisme pengawasan kementerian yang ketat.
“Kejadian ini membuktikan bahwa reformasi Polri seringkali mati dalam kandungan karena puncaknya justru memberikan instruksi yang menjauhkan Polri dari semangat profesionalisme sipil,” pungkasnya.
