Dari Smiling ke Dancing General, Melawan Amnesia Sejarah

Oleh ASA INDONESIA / April 7, 2026

Lukas Luwarso, Wartwan Senior

Adakah korelasi tragedi penyiraman air keras aktivis Kontras, Andrie Yunus, 12 Maret 2026, dengan pernyataan Presiden Prabowo untuk “menertibkan” pengamat? Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 13 Maret 2026, Prabowo mengingatkan para pengamat yang kerap mengritik kinerjanya dan tidak suka pemerintahannya berhasil. “Kita akan tertibkan,” katanya.

Ungkapan Prabowo itu mengingatkan kejengkelan Presiden Soeharto pada aktivis yang bersikap kritis pada pemerintahan Orde Baru. Soeharto, tahun 1996, menjuluki para aktivis demonstran sebagai “setan gundul” yang akan ia gebug. Meskipun beda era dan konteksnya, pernyataan dua presiden–yang kebetulan punya relasi sebagai mantan mertua dan menantu–ini menarik untuk kajian perilaku kekuasaan.

Mengancam suara kritis di era otoriter Orde Baru tentu bisa dipahami, tapi di era demokrasi pasca-reformasi sangat tidak lazim. Khususnya jika ancaman itu terlontar dari seseorang yang pernah menjadi aktor penting drama politik otoriter itu. Pemerintahan demokratis mustinya tidak terancam oleh suara kritis. Hanya kekuasaan otoriter yang terganggu oleh kritik. Membungkam dan menertibkan kritik justru akan mengakumulasi kemarahan publik, saat kondisi ekonomi-sosial sulit. Kekuasaan 32 tahun Soeharto yang begitu digdaya runtuh, akibat sensitif pada kritik. Peristiwa ini belum cukup lama untuk dilupakan, baru 28 tahun lalu.

Pesan Milan Kundera untuk Prabowo. “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Ungkapan Kundera ini tertulis dalam buku The Book of Laughter and Forgetting (1979), pesan yang aktual untuk mengingatkan Prabowo. Akhir tragis kekuasaan Soeharto mustinya bisa jadi pengingat. Suara kritis adalah vaksin, antidote, yang baik untuk menyembuhkan penyakit jumawa dan megalomania kekuasaan.

Menjelang akhir kekuasaannya, Soeharto, yang over-sensitif dengan kritik, menertibkan para aktivis, mahasiswa, dan intelektual. Menganggap mereka sebagai pembenci pemerintah, antek-antek asing atau setan gundul. Narasi kekuasaan bebal selalu mengulang kesalahan sama. Kritik dianggap musuh, bukannya sebagai mekanisme kontrol, hal biasa dalam demokrasi.

Kekuasaan gampang terlena dan sering menderita amnesia. Saat kritik ditekan dan ditertibkan, energinya akan menggumpal, terakumulasi, dan bisa meledak. Ini hukum sosial-politik yang sejalan dengan hukum fisika. Suara kritis yang direspon dan ditindaklanjuti justru menjadi saluran, kanal agar energi kemarahan sosial tidak menggumpal menjadi ledakan nuklir.

Kritik adalah sinyal adanya hal yang tidak benar dan perlu diperbaiki. Presiden Prabowo perlu belajar untuk mendengar suara publik. Bukan menelan mentah “data intelijen”, laporan asal bapak senang dari pembantunya, atau pendukungnya. Mereka, umumnya, adalah para sychophan yang ingin ikut menikmati kekuasaan.

Dari Smiling General ke Dancing General. Sejarah kekuasaan otoritarian menunjukkan hal pasti: selalu berakhir dengan tragis. Presiden Soeharto, yang suka mengumbar senyum, sehingga dijuluki “the smiling general”, kekuasaan 32 tahunnya berakhir buruk. Kesalahannya: tidak mau mendengar suara kritis yang mempersoalkan praktek korupsi kolusi nepotisme pemerintahannya. Presiden Prabowo, yang belakangan suka berjoget gemoy, sehingga dijuluki “the dancing general” perlu mengingat akhir tragis kekuasaan Soeharto, mantan mertuanya. Memastikan agar tidak terulang.

Sistem demokrasi menyediakan mekanisme untuk melanjutkan atau mengakhiri kekuasaan secara elegan, soft landing, tanpa ontran-ontran. Syarat agar kekuasaan tidak tergoda menjadi tiran cukup sederhana: mau mendengarkan dan mampu mengelola kejumawaan. Kekuasaan mudah tergelincir menjadi kesewenangan, karena ia dikelilingi para permbantu dan pendukung yang penuh pamrih (pada jabatan dan kekayaan). Mereka, para penghamba, selalu ingin menyenangkan penguasa, karena takut kehilangan nikmat remah-remah kekuasaan. Itu sebabnya, penting bagi Prabowo untuk mendengar suara kritis di luar lingkaran kekuasaannya, termasuk menyimak suara netizen yang tidak disaring oleh aparat dan pembantunya.

Memata-matai dan mengawasi ekspresi rakyat, untuk tujuan represif, menertibkan, hanya akan memupuk paranoia. Aparat intelijen bisa memantau orang yang menjadi target, tetapi tidak pernah bisa mengendalikan realitas politik. Kondisi sosio-ekonomi yang buruk tidak serta-merta menjadi baik, hanya karena aparat intelijen agresif memata-matai atau mempersekusi kritik. Sebaliknya, jika situasi berjalan baik, kritik tidak akan terlontar. Atau, abaikan kritik yang tidak faktual.

Demokrasi Menolak Tirani.

Dalam demokrasi, kritik adalah bumbu penyedap politik, bukan ancaman. Yang berbahaya adalah ketika kekuasaan menganggap kritik sebagai ancaman. Beda pendapat dianggap sabotase, analisis pesimistis dituduh makar, dan aktivisme dituduh antek asing. Jika kritik dibungkam yang tersisa hanyalah pujian dan penjilatan. Kekuasaan yang hanya mendengar pujian biasanya sedang terjangkit psikosa tiran.

Sejarah para tiran memberi pelajaran, takut pada kritik menunjukkan kekuasaan yang rapuh. Pemerintah yang sibuk “menertibkan” pengamat, pasti sedang berkilah, mengabaikan kenyataan sosial-politik yang tidak tertib. Pada akhirnya kenyataan selalu punya cara sendiri untuk menertibkan kekuasaan. Seperti terbukti kenyataan Reformasi 1998, yang menimpa Soeharto dan juga Prabowo.

Pengamat yang berisik adalah tanda demokrasi masih bernapas. Menertibkan pengamat adalah indikasi pemerintah mulai ketakutan, dan situasi menuju ketidaktertiban masif. Jika publik diam, apatis, tidak lagi peduli pada politik formal, itulah proses awal dari akhir yang kurang menyenangkan.

Prabowo, the dancing general, sebaiknya tidak mengikuti jejak Soeharto, the smiling general. Masih ada kesempatan untuk menolak kutukan sejarah berulang, L’histoire se répète. Ungkapan filsuf George Santayana: “Mereka yang tidak belajar dari sejarah, dikutuk untuk mengulangi” (Those who cannot remember the past are condemned to repeat it). Penyakit amnesia sejarah perlu diobati, dengan cara menata demokrasi yang lebih baik. Agar bisa mengakhiri kekuasaan dengan elegan. Tanpa kerusuhan dan kekacauan. Tanpa siraman air keras dan penertiban pikiran.