JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara resmi merilis lima tuntutan krusial yang ditujukan langsung ke jantung pertahanan rezim Prabowo-Gibran. Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa gelombang protes yang membanjiri ruang publik saat ini merupakan akumulasi dari kegelisahan rakyat atas salah urus negara yang kian ugal-ugalan.
Klarifikasi dan pembongkaran basis akademis dari tuntutan tersebut disampaikan secara gamblang oleh Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI sekaligus Koordinator Lapangan Aksi, Muhammad Hafiz Haer Nanda. Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Hafiz menegaskan bahwa lima maklumat ini bukanlah tuntutan abal-abal, melainkan hasil kajian ilmiah makroekonomi yang mendalam.
Dirumuskan Lewat FGD Ekonomi dan Parameter Ilmiah
Hafiz mematahkan narasi liar yang kerap dilemparkan para pendukung pemerintah bahwa aksi mahasiswa ditunggangi kepentingan politik praktis atau sekadar mencari sensasi. Kelima isu krusial tersebut dirumuskan melalui proses panjang, termasuk diskusi terarah (Focus Group Discussion) bersama para ekonom senior dari berbagai lembaga riset independen seperti LPEM.
“Prosesnya panjang. Sebelum melahirkan maklumat ini, kami membedah kondisi negara menggunakan tiga parameter ketat, yaitu SUF (Significancy, Urgency, dan Visibility). Isu ekonomi menjadi sorotan utama karena kami melihat nilai tukar Rupiah terus merosot, harga barang pokok meroket, dan tepat sebelum aksi 12 Juni kemarin, harga BBM dipaksa naik,” ujar Hafiz dengan lugas.
Hasil konsolidasi nasional yang digelar di kampus Universitas Indonesia tersebut akhirnya melahirkan Lima Tuntutan Utama Mahasiswa 2026 yang bersifat saklek:
- Hentikan Pemborosan APBN: Mendesak penghentian pos anggaran kosmetik dan perjalanan dinas mewah pejabat yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.
- Turunkan Harga Pokok dan Harga BBM: Merespons langsung cekikan ekonomi yang membuat daya beli masyarakat kelas bawah ambruk.
- Hapuskan MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih): Menolak keras megaproyek populis yang menguras keuangan negara dan dinilai menjadi ladang baru korupsi sistematik.
- Hentikan Militerisme di Ranah Sipil: Mengecam keras pendekatan keamanan (security approach) dan intimidasi aparat dalam membungkam kritik warga negara.
- Desak Prabowo-Gibran Berhenti Mengelak dan Mengaku Salah: Menuntut pertanggungjawaban moral pemimpin tertinggi untuk meminta maaf secara terbuka di depan rakyat atas keterpurukan nasional.
Kritik Tajam Pemotongan Anggaran Pendidikan demi MBG
Dari kelima tuntutan tersebut, Hafiz memberikan catatan merah yang sangat tajam pada sektor anggaran. BEM UI menilai rezim saat ini bersikap “licik” karena memaksakan anggaran megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan dana Rp330 Triliun masuk ke dalam pos jaminan 20 persen anggaran pendidikan konstitusi.
“Ini sangat mengecewakan. Hak konstitusi pendidikan kita dikanibalisme. Akibat MBG dimasukkan ke sana, anggaran murni untuk operasional pendidikan riil rakyat terpangkas, tersisa hanya sekitar 14 persen. Sementara komponen terbesar anggaran MBG itu bukan untuk makanan bergizi, melainkan untuk pengadaan motor listrik, mobil, dapur, dan operasional non-pangan,” kecam Hafiz.
Dampak logis dari salah prioritas ini, menurut Hafiz, telah mengorbankan pos anggaran vital lainnya seperti anggaran mitigasi bencana di BNPB dan pemotongan jaminan kesehatan pada BPJS.
“Pemerintah Sok Gagah padahal Salah”
Menutup penjelasannya mengenai urgensi kelima tuntutan tersebut, Hafiz mengirimkan pesan menohok bagi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar menanggalkan keangkuhan kekuasaan.
“Masyarakat saat ini tidak butuh pemerintah yang selalu merasa dirinya gagah dan selalu merasa dirinya paling benar. Kami sebal melihat pemerintah yang sok gagah padahal pada kenyataannya dia salah. Tuntutan kelima kami jelas: Pak Prabowo, Pak Gibran, berhentilah mengelak dari akuntabilitas publik. Ayo hadapi rakyat dan minta maaf!” pungkas Hafiz tanpa kompromi.
