JAKARTA — Rentetan putusan hukum belakangan ini, mulai dari kemenangan praperadilan Roy Suryo hingga dikabulkannya eksepsi Dokter Tifa, dinilai bukan potret murni dari penegakan keadilan. Fenomena ini justru mengonfirmasi bahwa hukum di Indonesia kian vulgar digunakan sebagai instrumen untuk memuluskan skenario politik elite kekuasaan.
Pengamat politik sekaligus jurnalis senior, Lukas Luwarso, menegaskan bahwa publik jangan terjebak pada narasi naif bahwa kemenangan para tokoh kritis di pengadilan adalah tanda pulihnya demokrasi. Menurutnya, ada orkestrasi besar di balik layar yang sengaja mengontrol “kran” kasus hukum tersebut sesuai dengan kalkulasi kepentingan penguasa.
“Kasus-kasus hukum ini ibarat alat sandera politik. Kran kasus bisa dibuka atau ditutup, dikencangkan atau dilonggarkan, tergantung kebutuhan negosiasi di tingkat atas,” ujar Lukas dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Lukas menilai, anomali dan ketidakpastian hukum ini memperlihatkan bagaimana institusi peradilan telah dikompromikan. Ketika tensi politik membutuhkan kompromi atau peredaman riak di masyarakat, putusan yang menguntungkan oposisi sengaja “diizinkan” untuk keluar sebagai bagian dari pergeseran konfigurasi di internal koalisi penguasa menghadapi transisi politik.
Gugatan Ijazah dan Kosmetik Safari Politik
Skenario politik yang mengangkangi nalar publik ini, menurut Lukas, juga terlihat jelas dalam preseden yang dipertontonkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Langkah Jokowi yang gencar melakukan safari politik di tengah bergulirnya proses hukum terkait gugatan ijazahnya dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap kecerdasan masyarakat.
Jokowi dituding sengaja meremehkan (underestimate) nalar publik demi menjaga pengaruh dan memelihara basis politiknya.
“Jokowi ini sedang meremehkan nalar publik. Ada underestimate yang luar biasa. Bagaimana mungkin di saat proses hukum terkait kasus ijazahnya sedang berjalan, dia justru sibuk menyiapkan dan memamerkan safari politik ke berbagai daerah,” cecar Lukas.
Lukas menganalisis, safari politik tersebut bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah manuver taktis untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi gugatan hukum. Dengan membanjiri ruang publik lewat narasi dan mobilisasi massa, isu krusial mengenai keabsahan dokumen akademisnya coba dikaburkan.
Degradasi Moralitas Politik
Sikap jemawa ini, lanjut Lukas, lahir dari keyakinan elite bahwa opini publik bisa dengan mudah dikendalikan dan diredam melalui panggung teatrikal. Hukum tidak lagi dipandang sebagai ruang steril yang objektif, melainkan alat penjinak oposisi sekaligus benteng pelindung bagi penguasa.
“Ini bukan sekadar soal ijazah, ini soal etika kepemimpinan. Ketika nalar publik terus-menerus diremehkan dengan tontonan safari politik seperti ini, di situlah degradasi moralitas politik kita sedang dipertontonkan secara telanjang,” tegas Lukas menutupi analisisnya.
Dengan pola yang terus berulang ini, Lukas mengingatkan masyarakat agar lebih kritis membaca arah mata angin politik. Sebab, di balik setiap palu hakim yang diketuk dan setiap panggung safari yang digelar, ada skenario besar elite yang sedang berjalan di belakang layar.
