JAKARTA — Aliran uang panas yang bermuara pada penyitaan aset fantastis senilai Rp476 miliar dan 74 kilogram emas dari jaringan oknum Kejaksaan Agung bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri. Kortas Tipikor Polri mengungkap bahwa timbunan harta tersebut merupakan muara dari pusaran tiga mega korupsi (grand corruption) sektor vital yang sedang diusut secara maraton oleh kepolisian.
Fakta tersebut dibeberkan oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Muhammad Yasin, dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Menurut Yasin, akumulasi kekayaan tidak wajar tersebut merupakan hasil pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tiga skandal korupsi kelas kakap di lingkungan BUMN dan sektor energi.
Berikut adalah tiga mega proyek negara yang menjadi sumber aliran dana haram tersebut:
Kasus pertama yang menjadi pemantik operasi ini adalah dugaan korupsi dalam suplai komoditas batubara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di bawah naungan PT PLN. Kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp5 triliun.
Modus operandi yang dijalankan tergolong rapi dan berdampak sistemik. Rekanan swasta diduga memanipulasi dokumen kualitas batubara dengan menurunkan grading spesifikasi teknis (menyandi batubara kualitas rendah/kalori rendah sebagai kualitas prima), namun tetap menagih dengan harga tertinggi.
“Mereka merubah spesifikasi teknik kandungan randemen yang ada di dalam batubara menjadi lebih jelek. Di sisi lain, ada pengurangan quantity of supply (volume pengiriman). Ini sudah menghasilkan uang sendiri yang kemudian di-TPPU-kan,” jelas Muhammad Yasin tajam. Dampak fraud ini bahkan disebut-sebut sempat memicu gangguan operasional berupa blackout (mati listrik massal) di wilayah Sumatera.
2. Korupsi Investasi PT Asabri (Sektor Keuangan)
Kasus kedua dengan nilai kerugian paling masif yang mengalir ke pusaran ini adalah korupsi pengelolaan dana investasi dan saham di PT Asabri (Persero). Kerugian negara dalam skandal investasi mati ini mencapai angka fantastis, yakni Rp21,7 triliun.
Penyidikan kepolisian menemukan adanya permainan investasi yang dimanipulasi melalui skema pump and dump (menggoreng harga saham tak bernilai). Manajemen pengelola keuangan Asabri diduga sengaja membeli saham-saham “sampah” yang harganya telah di-mark-up oleh sindikat mafia pasar modal demi meraup margin keuntungan pribadi, yang berujung pada jebolnya kas negara. Rangkaian penggeledahan yang dilakukan Polri belakangan ini diakui Yasin sebagai bagian dari upaya pengejaran aset (asset recovery) terkait kasus Asabri.
3. Rasuah PT Krakatau Steel (Sektor Industri)
Mega korupsi ketiga yang bermuara pada jaringan yang sama adalah dugaan penyimpangan proyek di tubuh perusahaan baja pelat merah, PT Krakatau Steel, dengan taksiran kerugian negara berkisar antara Rp2 hingga Rp3 triliun. Kasus ini menambah daftar panjang eksploitasi BUMN yang dijadikan “sapi perah” oleh oknum-oknum yang memiliki otoritas penegakan hukum dan kekuasaan politik.
Anatomi Kejahatan: Intervensi Politik dan Ketiadaan Aturan Perampasan Aset
Menurut Dr. Muhammad Yasin, suburnya gurita korupsi di tiga sektor ini disebabkan oleh runtuhnya independensi BUMN akibat intervensi politik (political intervention) dari pejabat tinggi. Pejabat BUMN kerap dipaksa menuruti kemauan oknum penguasa untuk melakukan mark-up anggaran di bawah ancaman pencopotan jabatan.
Kondisi ini diperparah dengan belum disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia. Ketiadaan regulasi ini dinilai membuat para pelaku grand corruption merasa nyaman, karena mereka tetap bisa menikmati kekayaan melimpah setelah keluar dari penjara.
