JAKARTA — Mantan anggota Badan Intelijen Nasional (BIN), Kolonel Inf. (Purn.) Sri Rajasa Candra, memperingatkan adanya potensi gejolak dan tingkat kerawanan sosial-politik yang signifikan pada bulan Agustus. Menurutnya, akumulasi krisis multidimensional di tengah masyarakat membuat situasi nasional kini memasuki fase kegelisahan yang sangat rentan terpicu.
Pandangan tersebut disampaikan Sri Rajasa Candra dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Ia menilai, keresahan publik yang terakumulasi akibat tekanan ekonomi dan krisis legitimasi hukum berpotensi memicu gelombang perlawanan apabila tidak segera diantisipasi secara konkret oleh pemerintah.
“Indikasi untuk menjadi huru-hara sudah ada. Kerapuhan dan kerawanan di bulan Agustus ini tinggi, saya bisa pastikan di atas 50 persen, karena masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada penguasa,” tegas Sri Rajasa Candra dalam podcast tersebut.
Ia menjelaskan bahwa ancaman stabilitas saat ini tidak hanya dipicu oleh dinamika politik elit, melainkan oleh dampaknya yang langsung menyentuh dapur dan hajat hidup masyarakat luas. Tekanan ekonomi seperti lonjakan harga kebutuhan pokok, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kemerosotan daya beli kelas menengah menjadi bahan bakar utama dari potensi gejolak sosial.
“Keterpurukan ekonomi dan beban hidup yang kian berat bukan lagi sekadar isu, tapi dirasakan langsung oleh rakyat. Ketika kelas menengah ikut tergerus dan hak hidup masyarakat terus terusik, kemarahan kolektif itu bisa bertransformasi menjadi perlawanan,” ujar Sri Raja Sacandra.
Selain faktor ekonomi, eks anggota telik sandi ini juga menyoroti merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akibat praktik korupsi dan aksi pamer kekayaan (flexing) oknum pejabat. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu percaya diri (overconfident) hanya dengan mengandalkan kekuatan institusional atau pembentukan satgas-satgas semata.
“Ketika kepercayaan publik terhadap penegakan hukum drop sampai titik nol, yang runtuh bukan cuma institusi hukum, tapi negara ini bisa runtuh. Kepatuhan rakyat saat ini terjadi karena biaya untuk tidak patuh itu mahal, bukan karena mereka puas,” lanjutnya.
Guna mencegah fase kegelisahan ini eskalatif menjadi huru-hara, Sri Raja Sacandra mendesak Presiden untuk berani mengambil langkah-langkah di luar pola normatif. Salah satu langkah cepat yang dinilainya krusial adalah melakukan evaluasi total dan perombakan (reshuffle) pada jajaran pimpinan lembaga penegak hukum serta kementerian yang dinilai telah kehilangan kepercayaan publik.
