JAKARTA — Guna mencegah “fase kegelisahan” masyarakat tidak meletus menjadi gejolak sosial atau perlawanan terbuka, pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah-langkah politik dan hukum yang ekstrem, terukur, serta berada di luar pola normatif biasa.
Peringatan dan rekomendasi tersebut ditegaskan oleh mantan anggota Badan Intelijen Nasional (BIN), Kolonel Inf. (Purn. TNI) Sri Rajasa Candra, dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Sri Rajasa Candra menilai, pendekatan pemerintah yang selama ini hanya mengandalkan pembentukan satuan tugas (satgas) atau sekadar mengandalkan kekuatan aparat keamanan tidak akan mampu meredam kekecewaan publik yang sudah berada di titik jenuh.
“Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan negara harus berani mengambil langkah out of the box. Jangan lagi normatif. Jika tidak, ini bisa selesai,” tegas Sri Rajasa Candra.
Ia merinci sejumlah rekomendasi langkah cepat dan konkret yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah:
- Evaluasi Total dan Perombakan Penegak Hukum: Pemerintah didesak segera mengganti pimpinan lembaga penegak hukum—seperti Kapolri dan Jaksa Agung—serta menteri-menteri yang dinilai bermasalah, terafiliasi dengan rezim lama, atau kehilangan legitimasi moral di mata rakyat. “Tuntutan publik itu tidak muluk-muluk: ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, ganti menteri-menteri yang tidak beres. Kalau presiden mendengarkan ini, rakyat akan merasa ada keadilan,” ujarnnya.
- Penghentian Kebijakan Fiskal yang Membebankan Rakyat: Pemerintah diminta mengevaluasi ulang kebijakan perpajakan dan kenaikan harga sektor publik yang dinilai makin menyasar rakyat kecil dan kelas menengah di tengah keterpurukan ekonomi.
- Penegakan Keadilan dan Penghentian Kriminalisasi: Sri Rajasa Candra mengingatkan bahwa rakyat Indonesia memiliki tingkat kesabaran yang tinggi terhadap kesulitan ekonomi, namun tidak akan tinggal diam jika terus-menerus diperlakukan tidak adil secara hukum dan politik. “Rakyat kita ini dimiskinkan sudah sabar, tapi jangan lagi diperlihatkan praktik ketidakadilan yang menyengat di depan mata mereka. Beri kepuasan bahwa eksistensi mereka sebagai pemegang kedaulatan itu diakui,” lanjutnya.
Menurut Sri Rajasa Candra, kunci utama penyelesaian krisis saat ini terletak pada keberanian Kepala Negara untuk melakukan koreksi mendasar terhadap jajaran pembantunya serta menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, ketimbang melayani kepentingan oligarki.
