JAKARTA — Kegagalan pemerintah dalam membaca konstelasi geopolitik global dan menjalankan diplomasi internasional dinilai menjadi salah satu pemicu utama yang memperparah krisis ekonomi domestik saat ini. Ketidakmampuan beraliansi secara presisi di panggung dunia kini berdampak langsung pada tercekiknya dapur rakyat kecil.
Kritik tajam tersebut dilontarkan mantan anggota Badan Intelijen Nasional (BIN), Kolonel Inf. (Purn. TNI) Sri Rajasa Candra, dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Sri Rajasa Candra menilai, posisi diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kerap mengambil langkah kontradiktif dan keliru membaca pergeseran kekuatan dunia. Salah satu dampaknya adalah ketidakmampuan Indonesia mengamankan jalur pasokan energi nasional di tengah memanasnya konflik geopolitik global.
“Kegagalan diplomasi luar negeri kita berdampak langsung ke dalam negeri. Ketika rantai pasok energi global terganggu akibat konflik, negara lain seperti Malaysia mampu melakukan diplomasi sehingga pasokan minyaknya tetap lancar. Sementara kapal-kapal kita tertahan, yang akhirnya memaksa kenaikan harga BBM di dalam negeri,” ujar Sri Rajasa Candra.
Ia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM akibat imbas kegagalan diplomasi tersebut dengan cepat memicu efek domino, mulai dari melonjaknya harga barang kebutuhan pokok hingga merosotnya daya beli masyarakat secara drastis.
Selain sektor ekonomi dan energi, eks prajurit intelijen ini juga menyoroti manuver diplomasi luar negeri Indonesia yang dinilai melukai basis dukungan domestik, khususnya kelompok Islam.
“Sikap dan pernyataan diplomasi internasional yang terlalu condong ke blok tertentu justru melukai kelompok-kelompok Islam di dalam negeri yang selama ini menaruh harapan. Ketika diplomasi di luar negeri gagal dan di dalam negeri juga jeblok, ini justru menumpuk kompleksitas masalah nasional,” tegasnya.
Sri Rajasa Candra mengingatkan bahwa upaya mengalihkan perhatian publik dari krisis dalam negeri melalui panggung internasional merupakan strategi yang berisiko tinggi. Menurutnya, jika diplomasi luar negeri gagal membawa hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat, hal itu justru akan semakin mempercepat hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
