Urgensi Reformasi Tata Kelola Program MBG: Skema Pengadaan Harus Targeted Approach

JAKARTA — Di tengah maraknya skandal kebocoran anggaran dan penetapan tersangka baru, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong untuk melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh. Pemerintah diminta tidak menghentikan program ini secara total, melainkan mengubah pendekatan penyalurannya menjadi lebih presisi (targeted approach) demi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan.

Mantan Ketua Komnas HAM, Prof. Dr. Hafid Abbas, menilai bahwa niat awal program MBG sangat mulia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak atas pangan (right to food) dan penanganan stunting anak. Namun, buruknya tata kelola pengadaan di tingkat pusat membuka ruang korupsi yang masif.

“Program MBG jangan dihentikan total, melainkan harus diteruskan dengan pembenahan tata kelola. Kebijakannya wajib menggunakan targeted approach—fokus pada anak-anak miskin dan daerah tertinggal di luar Jawa yang memang membutuhkan jaminan gizi,” tegas Hafid Abbas.

Pilar Reformasi	Rekomendasi Pembenahan Tata Kelola
Pola Penyaluran	Beralih dari penyaluran masif/generalisir ke skema terdesentralisasi berbasis kebutuhan (targeted)
Ekosistem Pengadaan	Menerapkan skema berbasis komunitas (community-based) dengan melibatkan petani, UMKM, dan dapur lokal
Sumber Pembiayaan	Dipisahkan dari anggaran pendidikan; dialihkan ke efisiensi pos subsidi BBM/gas atau perjalanan dinas
Sistem Pengawasan	Transparansi audit independen untuk menutup celah mark-up vendor dan monopoli pengadaan (food tray)

Belajar dari Finlandia dan Jepang: Berbasis Komunitas Lokal

Untuk mencegah terulangnya praktik perburuan rente dan korupsi sistemik, pemerintah didorong mengadopsi model pengelolaan berbasis komunitas (community-based model) sebagaimana diterapkan di negara-negara sukses seperti Finlandia dan Jepang.

Dalam skema tersebut, pasokan bahan pangan tidak dikuasai oleh vendor-vendor tunggal atau perusahaan cangkang di pusat, melainkan dipasok langsung oleh komunitas petani, peternak, dan pedagang lokal di sekitar sekolah. Model ini dinilai tidak hanya memangkas birokrasi dan ruang korupsi, tetapi juga menghidupkan rantai perekonomian warga di tingkat akar rumput.

Penegakan Hukum dan Penataan Ulang APBN

Selain mengubah mekanisme penyaluran, ketegasan penegakan hukum terhadap seluruh oknum yang terlibat—termasuk perwira aktif dan pejabat terkait—menjadi kunci utama mengembalikan kepercayaan publik.

Dengan memisahkan pos pembiayaan MBG dari APBN pendidikan serta menerapkan pengawasan berlapis, program MBG diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik korupsi di masa mendatang.