JAKARTA — Keputusan pemerintah melakukan perombakan (reshuffle) di jajaran Kementerian Keuangan—salah satunya mengganti Purbaya dari kursi Menteri Keuangan—dinilai tidak akan menyelesaikan akar krisis keuangan negara. Kebijakan bongkar-pasang personel tersebut dinilai sekadar kompres permukaannya saja, sementara persoalan struktural yang membelit ekonomi nasional kian menjalar fatal.
Pengamat politik dan media, Lukas Luwarso, mengibaratkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah mengidap kanker stadium 4. Sementara, langkah reshuffle kabinet yang diambil pemerintah tak ubahnya sekadar menempelkan balsem atau salep luar pada kulit yang melepuh.
“Mengganti Purbaya tidak akan mengubah apa-apa. Ini hanya ingin menutupi dengan balsem masalah riil yang sudah sangat parah. Masalah kita ini kanker stadium 4, tapi pemerintah mengobatinya pakai Kalpanak,” tegas Lukas dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Rabu (16/9/2026).
Ancaman Kolaps 490 Daerah dan Kabinet Gemuk
Lukas membeberkan, penyakit utama perekonomian nasional saat ini berakar pada salah kelola tata keuangan dan postur kabinet yang tidak efisien. Ia menyoroti fenomena krisis anggaran di daerah akibat penahanan dan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan data yang diungkapkannya, sebanyak 490 kabupaten/kota kini dalam kondisi terancam kolaps dan berpotensi gagal membayar gaji pegawai.
Menurut Lukas, daripada sibuk mengganti figur menteri atau memangkas alokasi anggaran daerah, pemerintah seharusnya berani melakukan ‘operasi bedah’ mendasar pada postur pemerintahannya sendiri.
“Kalau mau serius, salah satunya adalah memangkas kabinet yang gemuk dari sekitar 110 menteri menjadi tinggal 25 menteri. Yang harus dipangkas itu menterinya, bukan dana daerah. Itu baru operasi untuk mengangkat kankernya,” ujarnya.
Transaksional Politik dan Kritik ‘Sosialisme’
Selain persoalan krisis keuangan, Lukas juga menyoroti manuver perwakilan Kepala Desa ke DPR yang meminta perpanjangan masa jabatan di tengah krisis anggaran desa. Ia mencium adanya dugaan kuat barter kepentingan politik di balik gerakan tersebut.
Di satu sisi, elite daerah tergiur dengan syahwat melanggengkan kekuasaan. Di sisi lain, pusat membutuhkan dukungan para kepala desa agar proyek-proyek strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat sorotan publik dapat berjalan tanpa hambatan.
Lukas turut menepis anggapan beberapa pihak—termasuk Rocky Gerung—yang mengasosiasikan program-program top-down tersebut dengan ideologi sosialisme kerakyatan.
“Tidak ada setitik noktah pun yang menunjukkan Prabowo atau keluarganya itu sosialis. Gaya hidup dan penumpukan asetnya sangat kapitalis. Dalam hal ini, Rocky Gerung tidak memahami konsep sosialisme,” cetusnya.
Mendesak Moratorium dan Self-Correction
Menutup analisanya, Lukas memperingatkan bahwa bahaya terbesar dari pemerintahan saat ini adalah hilangnya daya koreksi diri (self-correction). Sikap bebal terhadap kritik publik dan gejolak sosial di kawasan seperti Papua, Aceh, dan Kalimantan bisa berdampak fatal jika respon yang diberikan hanya sebatas retorika atau kompromi politik.
Ia mendesak agar pemerintah segera menghentikan sementara (moratorium) dan melakukan evaluasi total terhadap program-program megaproyek yang membebaskan APBN secara tidak proporsional sebelum terjadi resistensi sosial yang lebih meluas.
