Pengangkatan Suahasil Nazara Dibatangi Keraguan, Dipo Satria Ramli Khawatirkan Kebijakan Kembali ke Status Quo

JAKARTA — Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa memicu gelombang pesimisme di kalangan pengamat ekonomi. Langkah pemerintah memilih figur teknokrat dari internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini dinilai sebagai sinyal kemunduran agenda reformasi struktural di sektor penerimaan negara.

Dalam analisisnya di tayangan SPEAK UP pada kanal YouTube Abraham Samad, Ekonom Muda Dipo Satria Ramli menyuarakan keraguan mendalam terhadap kapasitas serta arah kebijakan yang akan diambil oleh kepemimpinan baru Kemenkeu tersebut.

1. Keraguan over Keberanian Reformasi Radikal

Dipo Satria Ramli menilai bahwa Suahasil Nazara, yang bertahun-tahun berada di jajaran birokrasi senior Kemenkeu, cenderung merepresentasikan kelompok teknokrat konvensional. Latar belakang ini dinilai membuat kepemimpinannya lebih mengutamakan kenyamanan birokrasi ketimbang melakukan terobosan radikal yang berani.

“Menkeu yang baru tidak dapat diharapkan untuk melakukan pembenahan radikal. Penunjukan ini justru memperlihatkan keinginan pemerintah untuk kembali ke pola aman,” tegas Dipo.

Menurutnya, figur yang tumbuh dari dalam sistem yang sama akan sulit melompati pakem birokrasi untuk menindak ketidakberesan di direktorat-direktorat vital seperti Pajak serta Bea dan Cukai.

2. Ancaman Policy Reversal dan Pembatalan Pembenahan

Salah satu kekhawatiran terbesar yang disoroti Dipo adalah risiko terjadinya policy reversal atau pembalikan arah kebijakan. Gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa—yang sebelumnya merombak ratusan pejabat tinggi Kemenkeu demi memangkas kebocoran penerimaan—terancam mentah kembali di bawah kendali Suahasil.

Perubahan kepemimpinan ini berpotensi memicu:

• Revisi Penataan Pejabat: Pejabat atau kebijakan perombakan yang telah disusun Purbaya berisiko dibatalkan demi mengakomodasi kembali dorongan status quo.
• Melambatnya Integrasi Penerimaan: Agenda pembatasan kebocoran anggaran dan reformasi tata kelola yang butuh ketegasan diprediksi akan mengendur.

3. Kompromi Fiskal dan Risiko bagi Kepercayaan Investor

Dipo menekankan bahwa ketidakberanian menuntaskan reformasi birokrasi penerimaan negara akan memberikan dampak sistemik pada ketahanan anggaran nasional. Jika Menkeu baru hanya berperan sebagai administrator penyeimbang tanpa fleksibilitas dan keberanian melakukan disrupsi, kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia dapat tergerus di mata pelaku pasar.

Pengangkatan Suahasil Nazara pun dinilai mempertegas garis kebijakan pemerintah saat ini: memilih kompromi politik dan stabilitas birokrasi internal ketimbang keberanian melakukan reformasi struktural demi kepentingan fiskal jangka panjang.