JAKARTA — Panggung kekuasaan Indonesia diguncang gelombang besar menyusul putusan lembaga peradilan tertinggi—Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)—yang secara tegas menyatakan status pendidikan Gibran Rakabuming Raka bermasalah saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu.
Kini, Gibran sudah telah terpental dari kursi kekuasaannya sebagai Wakil Presiden. 12 November 2026 lalu, ia resmi mengantarkan sendiri surat pengunduran dirinya kepada MPR setelah sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di istana Presiden. Meski demikian, langkah mundur tersebut dibingkai dengan alibi menjaga stabilitas nasional, alih-alih mengakui keterkaitannya dengan polemik keabsahan ijazah yang selama ini dipersoalkan publik.
Pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana, dalam bincang-bincangnya di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, menilai bahwa putusan MK sejatinya sudah cukup menjadi dasar hukum yang mengikat bahwa posisi Gibran selama ini cacat hukum dan layak dimakzulkan. Terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) semakin mengonfirmasi temuan materiil MK sebelumnya yang tidak menemukan keabsahan ijazah formal Gibran.
Denny menegaskan bahwa ada terlalu banyak rekayasa manipulatif di balik pencalonan Gibran. Selain persoalan administrasi, karpet merah yang membentang sejak awal pencalonannya memang telah cacat sejak dalam kandungan. Publik tentu tidak pernah lupa bahwa tiket kursi wakil presiden tersebut lahir dari rahim pelanggaran etika berat—sebuah skandal kolosal yang melibatkan “Putusan Paman Usman” di MK demi meloloskan ambisi dinasti politik berbalut privilege kekuasaan eksekutif.
“Ini bukan sekadar urusan ijazah di atas kertas, melainkan ujian terberat bagi kultur hukum dan marwah konstitusi kita,” ungkap Prof. Denny.
DPR Sempat Bulat Ajukan HMP
Meski Gibran telah menyatakan mundur dari kursi Wakil Presiden, langkah tersebut dinilai belum menyelesaikan akar masalah. Sejumlah kalangan memandang pengunduran diri itu sebagai taktik culas Gibran guna meredam laju Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang kian tak terbendung.
Sebelumnya, tercatat ada 120 anggota DPR yang telah menandatangani persetujuan HMP untuk memecat Gibran secara tidak hormat. Tak hanya di parlemen, berbagai kelompok masyarakat sipil juga melaporkan Gibran atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen syarat pencalonan saat berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Bagi masyarakat sipil, marwah hukum harus ditegakkan setinggi-tingginya dan tidak boleh digadaikan demi kompromi sesaat penguasa yang berupaya menjaga keamanan dan kepentingan kelompoknya dari jerat hukum.



