Nafsu Kuasa dan Nasib Gibran yang Akhirnya Terbuang

image (13)

JAKARTA — Di balik hiruk-pikuk sengketa administratif dan keabsahan gelar pendidikan yang berujung pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden, terdapat persoalan fundamental yang jauh lebih berbahaya dan telah lama mencengkeram Republik. Pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana, menilai polemik ini hanyalah hilir dari hulu masalah yang jauh lebih besar: ambisi kekuasaan yang tak terbendung dan nafsu melanggengkan dinasti politik.

Ketika Kekuasaan Menjadi Candu

Akar dari krisis ketatanegaraan hari ini bermula dari godaan kekuasaan yang bersifat adiktif. Menjelang akhir masa jabatannya yang kedua, Presiden ke-7 Joko Widodo sempat dihadapkan pada wacana dan upaya perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Ketika skenario tersebut menemui jalan buntu akibat batasan konstitusi, poros kekuasaan tidak lantas berhenti; ia bermetamorfosis ke dalam skenario estafet keluarga.

“Persoalannya bukan semata-mata pada sosok Gibran, melainkan pada godaan berkuasa yang terus dipelihara. Kekuasaan itu adiktif, menjadi candu bagi mereka yang tak tahan melepaskannya,” ungkap Prof. Denny dalam ulasannya di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Rekayasa demi meloloskan jalan sang anak terekam jelas dalam catatan sejarah politik mutakhir. Mulai dari perubahan undang-undang strategis hingga lahirnya “Putusan Paman Usman” di Mahkamah Konstitusi—yang mengubah batas usia syarat pencalonan presiden dan wakil presiden—semuanya dinilai sebagai bentuk penggerusan etika bernegara demi mengakomodasi kepentingan dinasti.

Preseden Buruk dan Ujian Kultur Hukum Nasional

Kehadiran Gibran di kursi kepemimpinan, menurut pandangan sosiologis dan tata negara, sejak awal memang sarat akan privilege kekuasaan eksekutif. Dengan sumber daya negara, pengelolaan anggaran, hingga pengaruh politik yang masif di tangan seorang petahana, kontestasi pemilu dinilai kehilangan prinsip keadilan dan meritokrasi yang sehat.

Lebih lanjut, ketika lembaga peradilan tertinggi seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (melalui putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan) menegaskan posisinya, lingkaran kekuasaan sempat menunjukkan pembangkangan konstitusional (constitutional disobedience). Alih-alih menunjukkan sikap ksatria untuk mundur demi menjaga marwah negara hukum, pembelaan dan dalih sempat dibangun untuk menolak putusan tersebut.

Gibran sebelumnya sempat melakukan perlawanan terbuka, menyatakan tidak akan mundur, dan bersumpah akan menempuh jalur hukum. Namun, pertahanan politik tersebut akhirnya runtuh setelah melihat peta kekuatan di DPR berbalik arah. Ketika seluruh fraksi di parlemen mulai solid menyuarakan pemakzulan secara tidak hormat, Gibran praktis tak memiliki pilihan lain selain menyatakan mundur guna menghindari proses pemecatan paksa.

Hingga kini, pasca pengunduran dirinya, belum ada kejelasan mengenai langkah politik lanjutan yang akan diambil. Sementara itu, sang ayah sekaligus Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, hanya berkomentar singkat bahwa jabatan publik pada hakikatnya hanyalah bersifat sementara.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top