Foto:. (Dwi Rahmawati/detikcom)
Baca artikel detiknews, “Paripurna Pengesahan RUU Perampasan Aset Dihadiri 254 Anggota DPR” selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-8759615/paripurna-pengesahan-ruu-perampasan-aset-dihadiri-254-anggota-dpr.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
JAKARTA – DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dengan agenda utama pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Rapat tersebut dihadiri oleh 254 anggota dewan dari total 361 legislator yang menandatangani daftar hadir pada permulaan sidang.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi sejumlah Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Puan menyatakan kuorum telah terpenuhi sehingga rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai jawaban atas penantian rakyat selama 18 tahun. Ia juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mengawal ketat percepatan pembahasan regulasi tersebut sejak Agustus 2025 hingga tahap pengesahan di rapat paripurna.
Di sisi lain, proses legislasi yang terbilang dikebut dalam beberapa bulan terakhir memunculkan keraguan di kalangan masyarakat sipil. Sejumlah pengamat hukum, akademisi, dan kelompok antikorupsi mempertanyakan kualitas pengaturan dalam undang-undang tersebut karena dinilai berjalan dengan partisipasi publik yang masih rendah dan kurang bermakna.
Minimnya keterbukaan draf sejak awal pembahasan, waktu konsultasi publik yang terbatas, serta percepatan pembahasan yang berujung pada pengesahan lebih cepat dari target awal memicu kekhawatiran bahwa aspirasi masyarakat dan pakar belum sepenuhnya terakomodasi secara mendalam. Masyarakat sipil menyoroti pentingnya kejelasan aturan turunan, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta jaminan pengawasan independen agar kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan.
Meski DPR mengklaim telah menyerap masukan serta menyiapkan pengaturan mengenai prosedur perampasan aset, perlindungan hak asasi manusia, pengembalian aset kepada korban, hingga pembentukan badan pengelola aset, sorotan terhadap kualitas partisipasi publik menjadi catatan penting yang mengiringi pengesahan UU Perampasan Aset.



