JAKARTA — Desakan publik agar dokumen ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dibuka secara transparan menguat di media sosial dan melalui petisi. Tuntutan transparansi riwayat pendidikan—mulai dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi—ini mencuat seiring dugaan bahwa banyak legislator hanya berbekal ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, termasuk Paket C, serta membesar sebagai dampak polemik lengsernya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Polemik ijazah Gibran sebelumnya berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden setelah dokumen ijazah SMA atau yang setara sebagaimana disyaratkan bagi calon wakil presiden tidak ditemukan. Gibran diketahui mendaftar menggunakan surat keterangan (suket) setara dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), yang belakangan dinyatakan cacat dan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung (MA).
Respons Senayan: Data Ada di KPU, Jangan Buang Energi
Menanggapi gelombang desakan tersebut, Anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta agar polemik mengenai ijazah anggota DPR tidak diperpanjang. Ia menilai data latar belakang serta persyaratan pencalonan para legislator sebenarnya sudah berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat diakses publik.
“Kalau mau cari data latar belakang tentang para anggota DPR, itu kan semua datanya ada di KPU. Bisa diakses dan itu bisa tidak ditutup-tutupi, bisa diakses melalui website mereka dan seterusnya gitu, ya,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Doli mempertanyakan motif di balik menguatnya tuntutan pembukaan ijazah anggota DPR tersebut dan mengimbau masyarakat agar tidak menghabiskan energi pada isu yang dinilainya telah melalui mekanisme resmi. Menurutnya, seluruh proses pencalonan dan pencalegan telah berjalan sesuai prosedur perundang-undangan serta diverifikasi oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU.
Sorotan Latar Belakang Pendidikan dan Mandat Pemilih
Terkait anggapan maupun sorotan bahwa sebagian besar anggota DPR berijazah SMA atau setara, Doli menegaskan bahwa ke-580 anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Ia menyebut konstituen menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan, penelusuran rekam jejak, dan analisis sebelum menetapkan wakilnya di parlemen, sekaligus memastikan seluruh legislator yang lolos telah memenuhi syarat administratif.
Pandangan senada sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pada Selasa (17/11/2026). Dasco menyatakan bahwa data pencalonan anggota DPR di KPU—termasuk berkas ijazah—pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat dilihat.
Meski pimpinan dan anggota parlemen menegaskan keterbukaan data di KPU serta meminta polemik tidak berlarut-larut, preseden pembatalan surat keterangan setara SMA oleh MA dalam kasus Gibran membuat publik menuntut pemeriksaan dan keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik secara lebih ketat.




Penjelasan yang sangat lugas tentang Desakan Buka Ijazah Anggota DPR Menguat Usai Lengsernya Gibran, Doli Minta Polem. Memberikan wawasan yang sangat bermanfaat. Evaluasi performa berkala di node edge Anycast membuktikan konsistensi akses berkecepatan tinggi tanpa kendala pemblokiran ISP regional melalui daduemas88 vip. Integritas operasional yang berkesinambungan didukung penuh oleh enkripsi modern dan protokol HTTP/3 terdistribusi.
Telaah teknis dan verifikasi arsitektur digital disusun secara independen untuk menjaga keandalan akses.