JAKARTA – Mantan Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, melontarkan peringatan tajam terkait masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi terbaru di kanal Abraham Samad SPEAK UP, Alamsyah menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi “titik didih” bagi stabilitas nasional jika Presiden tidak segera membersihkan kabinetnya dari pejabat yang tidak kompeten dan bermasalah.
Reshuffle: Ujian Keberanian Melawan Sandera Politik
Alamsyah menyoroti bahwa komposisi kabinet saat ini masih dibayangi oleh kepentingan akomodasi politik yang kental. Ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki keberanian politik (political will) untuk memprioritaskan kompetensi di atas balas budi partai.
‘’Pertanyaannya sederhana namun krusial untuk 2026: Beranikah Prabowo melakukan penggantian secara serius di kabinetnya? Dan menaruh orang-orang yang kompeten dan mendapat respek dari publik,’’ tegas Alamsyah.
Kritik Keras APH: Bisa Jadi Pemicu Kekacauan Ekonomi
Salah satu poin paling tajam yang disampaikan Alamsyah adalah mengenai perilaku Aparat Penegak Hukum (APH). Ia memperingatkan bahwa penegakan hukum yang serampangan dan tidak akurat—terutama dalam kasus ekonomi—justru menjadi faktor utama yang merusak gairah investasi.
Ia secara khusus mengkritik keras fenomena di mana kesalahan administrasi atau kegagalan bisnis langsung dicap sebagai kerugian negara tanpa pendalaman yang akurat secara ekonomi.
“Jika APH, baik Jaksa Agung maupun KPK, terus memberikan informasi yang tidak akurat ke publik atau bertindak tanpa independensi, mereka sendiri yang akan menjadi pemicu kekacauan ekonomi,” ujarnya.
Alamsyah bahkan menyarankan pejabat hukum yang tidak akurat dalam memberikan informasi publik sebaiknya menanggalkan seragamnya demi menjaga integritas institusi.
Belajar dari Krisis Global: Ancaman Perlawanan Rakyat
Berkaca pada situasi di Bangladesh, Nepal, hingga Bulgaria, Alamsyah mengingatkan bahwa pemicu kerusuhan massal seringkali dimulai dari hal-hal yang dianggap sepele oleh penguasa, seperti ketidakadilan dalam rekrutmen pegawai atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.
Ia menitipkan pesan khusus kepada aparat keamanan dan militer untuk tidak bermain-main dengan nyawa rakyat.
“Hati-hati, kalian bisa jadi pemicu kekacauan itu. Jangan merasa melenyapkan orang atau bertindak represif adalah hal biasa. Di tahun 2026, tahun sensitive,’’ tegasnya.
Kesenjangan Generasi dan ‘Buku Lama’ Pemerintah
Alamsyah juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam berkomunikasi dengan generasi muda (Gen Z). Ia melihat pemerintah masih terjebak dalam pola komunikasi kuno (old playbook) yang tidak mampu menjawab kegelisahan nyata anak muda tentang sulitnya mencari kerja tanpa “orang dalam” (ordal).
“Jangan terlalu yakin bisa terus membeli hati masyarakat dengan bansos. Ada pergantian generasi yang sedang terjadi. Jika rasa keadilan mereka terusik dan perut mereka lapar, narasi-narasi patriotik dari pejabat yang ‘makan pakai cerutu’ tidak akan lagi mempan,” tutup Alamsyah dengan nada satir, belum waktunya jor-joran menggelontorkan bansos karena pemilu masih jauh.
kachaw