JAKARTA – Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam rangkaian acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru-baru ini bukan sekadar kunjungan seremonial biasa. Pengamat militer dan politik dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Dr. Selamat Ginting, menilai langkah tersebut merupakan strategi “investasi politik” yang dipersiapkan secara matang untuk menjaga pengaruh keluarga Jokowi setelah tidak lagi berkuasa.
Dalam diskusi di kanal YouTube Speak Up bersama Abraham Samad, Ginting secara tajam menyebut PSI kini telah bertransformasi menjadi “sekoci politik” bagi keluarga besar Jokowi, setelah terpental ‘’dibuang’’ dari partai Banten
Investasi Politik dan “Sekoci” Keluarga
Selamat Ginting menyoroti bahwa ketergantungan Jokowi pada partai-partai besar seperti Golkar atau PDIP yang boleh jadi selama ini sempat diincar sudah pupus. Dan sekarang ini PSI adalah pilihannya.
‘’Keluarga Jokowi butuh PSI dan sudah menjadi instrumen politik keluarga untuk tetap memiliki daya tawar di pemerintahan Prabowo,’’ ujarnya.
PSI: Peluru Hampa di Bawah Bayang-Bayang Prabowo?
Meskipun Jokowi mencoba memberikan “nyawa” pada PSI, Ginting memberikan catatan kritis bahwa dukungan publik saat ini lebih condong kepada Prabowo Subianto sebagai figur kuat, bukan kepada Gibran Rakabuming Raka atau PSI secara otomatis. Ia mengistilahkan manuver ini sebagai “peluru hampa” .
“Dukungan rakyat itu diberikan kepada Prabowo karena dianggap mampu melanjutkan stabilitas. Tapi kalau dukungan itu mau dipindahkan ke PSI atau Gibran secara paksa, itu bisa jadi peluru hampa. Rakyat tahu mana pemimpin yang punya otoritas asli dan mana yang hanya sekadar kepanjangan tangan,” tambahnya.
Dilema “Dualisme” Loyalitas
Lebih lanjut, Ginting menganalisis adanya potensi gesekan antara loyalis murni Prabowo dengan loyalis Jokowi di masa transisi. Kehadiran Jokowi di PSI dianggap alarm perlawanan bagi Prabowo . Dan menariknya beberapa loyalis Jokowi selama ini sudah mulai berbalik dan mengiring pesan terbuka meninggalkan Jokowi.
‘’Deklarasi Prabowo- Zulhaz adalah sebuah pesan terbuka kepada Jokowi dan Gibran bahwa kekuatan Jokowi perlahan sudah redup,’’ jelasnya.
Ketidakhadiran di Persidangan: Upaya Menjaga “Legacy”
Ginting juga mengkritisi manuver politik dengan sikap Jokowi yang enggan hadir dalam berbagai persidangan terkait isu pribadinya. Menurutnya, citra yang dibangun di panggung PSI sangat kontras dengan kerentanan hukum yang mungkin dihadapi pasca-jabatan.
“Dia ingin diingat sebagai ‘King Maker’ di panggung-panggung seperti PSI, tapi sangat menghindari panggung yudisial. Karena di persidangan, narasi tidak bisa dikontrol secara sepihak,” pungkas Ginting
