Ekonom Bongkar “Akal-akalan” Politik Fiskal: Rencana Pelebaran Defisit  Demi Tutupi Utang

JAKARTA – Ekonom senior Awali Rizky mencium adanya upaya “akal-akalan” dari pemerintah untuk mengubah aturan main dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menyoroti wacana pelebaran defisit APBN melampaui batas suci 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai langkah berbahaya yang hanya bertujuan untuk menutupi beban utang dan membiayai belanja yang tidak terkendali.

Dalam pemaparannya di kanal Abraham Samad Speak Up, Awali menegaskan bahwa batasan 3 persen yang diatur dalam UU Keuangan Negara adalah “benteng terakhir” agar Indonesia tidak terjerumus dalam kebangkrutan ekonomi seperti yang dialami banyak negara berkembang lainnya.

Manipulasi Aturan demi Syahwat Belanja

Awali menilai rencana pelonggaran defisit ini bukan didasarkan pada kebutuhan darurat rakyat, melainkan akibat kegagalan pemerintah dalam mengelola skala prioritas.

“Ini adalah akal-akalan kebijakan. Ketika pemerintah sadar bahwa penerimaan negara tidak cukup untuk membayar bunga utang yang menumpuk dan membiayai janji politik yang mahal, mereka mencoba menjebol batas defisit agar bisa kembali menarik utang baru,” ujar Awali.

Ia menambahkan bahwa jika batasan ini dilewati, maka disiplin fiskal Indonesia akan runtuh di mata investor internasional, yang pada gilirannya akan membuat beban bunga utang kita semakin mahal.

Gali Lubang Tutup Lubang di Tengah Krisis

Kritik ini semakin tajam mengingat situasi global yang sedang membara akibat konflik Iran dan ancaman penutupan Selat Hormuz. Awali berpendapat, alih-alih melakukan penghematan (ikat pinggang), pemerintah justru ingin memperlebar ruang defisit untuk terus “ugal-ugalan” dalam belanja.

Beberapa poin krusial yang disoroti adalah:

• Ketergantungan pada Utang: Pelebaran defisit berarti pemerintah akan menerbitkan lebih banyak Surat Berharga Negara (SBN).
• Cicilan Utang yang Mencekik: Sebagian besar defisit tersebut diprediksi hanya akan digunakan untuk membayar cicilan dan bunga utang lama, bukan untuk sektor produktif yang dirasakan rakyat.
• Ancaman Inflasi: Defisit yang tidak terkendali seringkali berujung pada pelemahan Rupiah dan kenaikan harga barang secara ugal-ugalan.

Bahaya Laten bagi Rakyat Kecil

Awali memperingatkan bahwa “akal-akalan” kebijakan ini akan memakan korban di tingkat akar rumput. Jika defisit dilebarkan demi menutupi ketekoran anggaran, pemerintah tetap akan dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan pajak secara agresif atau memangkas subsidi BBM dan energi.

“Rakyat dipaksa menanggung beban dari kebijakan yang tidak disiplin ini. Kita sedang mempertaruhkan masa depan ekonomi demi ambisi jangka pendek. Jika benteng 3 persen ini jebol, krisis ekonomi yang lebih parah dari 1998 bukan lagi sekadar isapan jempol, tapi ancaman nyata di depan mata,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi peringatan bagi otoritas fiskal dan legislatif agar tidak sembarangan mengubah aturan fundamental keuangan negara hanya demi melegalkan kegemukan anggaran yang tidak berdasar pada kemampuan riil ekonomi nasional.