Selamatkan APBN dari Kebangkrutan, Kabinet Harus Direstrukturisasi Total!

Oleh ASA INDONESIA / Maret 31, 2026

JAKARTA – Krisis fiskal yang menghantui Indonesia akibat belanja negara yang dianggap “ugal-ugalan” dan tekanan geopolitik global memicu usulan kebijakan yang ekstrem. Ekonom senior Awali Rizky menegaskan bahwa langkah efisiensi pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penghapusan jabatan Wakil Menteri (Wamen), melainkan harus menyentuh akar masalah: Restrukturisasi Kabinet secara menyeluruh.

Dalam analisis terbarunya di kanal Abraham Samad Speak Up, Awali menilai postur kabinet yang gemuk saat ini menjadi beban berat bagi APBN yang sedang “tekor”. Ia menekankan bahwa penghapusan posisi Wamen hanya akan memberikan penghematan kecil yang bersifat kosmetik jika struktur kementeriannya tetap boros dan tumpang tindih.

Bukan Sekadar Efisiensi, Tapi Penyelamatan Fiskal

Awali berargumen bahwa restrukturisasi kabinet adalah langkah darurat untuk memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan untuk sektor produktif, bukan habis untuk biaya birokrasi dan operasional birokrasi yang membengkak.

“Menghilangkan jabatan Wamen itu langkah kecil. Yang kita butuhkan adalah restrukturisasi total. Gabungkan kementerian yang fungsinya tumpang tindih dan pangkas lembaga-lembaga non-struktural yang hanya membebani anggaran negara,” tegas Awali.

Menurutnya, di tengah ancaman lonjakan harga BBM akibat konflik Iran-Israel dan risiko penutupan Selat Hormuz, pemerintah tidak punya pilihan selain melakukan penghematan besar-besaran di internal birokrasi.

“Kabinet Gemuk” di Tengah Ancaman Krisis

Awali menyoroti kontradiksi antara kondisi ekonomi rakyat yang terancam kemiskinan akibat inflasi dengan gaya belanja pemerintah yang tetap mempertahankan struktur kabinet yang luas.

Terdapat tiga poin utama mengapa restrukturisasi menjadi harga mati:

Pengurangan Belanja Rutin: Struktur kabinet yang ramping akan memangkas belanja pegawai dan biaya operasional yang sangat masif.
Efektivitas Pengambilan Keputusan: Dalam kondisi krisis, birokrasi yang panjang justru memperlambat respon kebijakan terhadap gejolak pasar dan energi.
Sinyal Disiplin Fiskal: Restrukturisasi kabinet akan memberikan sinyal kepada pasar dan investor bahwa pemerintah serius melakukan penghematan (belt-tightening).

Taruhan Nasib Rakyat

Lebih lanjut, Awali memperingatkan bahwa jika pemerintah enggan memangkas “lemak” birokrasinya sendiri, maka rakyatlah yang akan dipaksa menanggung beban melalui kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi lainnya.

“Jangan sampai pemerintah minta rakyat berhemat sementara mereka sendiri tetap mempertahankan kabinet yang gemuk dan mahal. Restrukturisasi kabinet adalah ujian nyali bagi pemerintah: apakah mereka lebih sayang pada kepentingan politik atau pada keselamatan APBN dan nasib rakyat banyak,” pungkasnya.

Gagasan ini muncul di tengah wacana pemerintah yang terus mencari cara menambal defisit anggaran agar tidak melampaui batas 3 persen, sementara beban utang dan bunga utang terus meroket.