JAKARTA — Pakar HI senior Universitas Indonesia (UI), Prof Dr, Suzie Sri Suparin S. Sudarman, membuat pernyataan yang sangat keras menuding kebijakan Trump sebagai pemerintahan jahanam. Ia menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Donald Trump di periode ini memang berada pada level yang sangat destruktif dan memicu kemarahan global karena secara sistematis menghancurkan tatanan hukum internasional.
Penggunaan istilah keras seperti “Trump Jahanam” yang belakangan marak di ruang publik dalam merespons konfrontasi Iran versus Amerika Serikat (AS)-Israel, dan dinilai memiliki landasan faktual jika dibedah secara akademis melalui kacamata Hubungan Internasional (HI).
Dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak UP, Suzie membeberkan tiga alasan utama mengapa kebijakan administrasi Trump saat ini dinilai sangat berbahaya dan memicu sentimen negatif yang masif di seluruh dunia:
1. Legitimasi Terbuka Terhadap Doktrin Regime Change Menurut Suzie, Trump telah melewati batas diplomasi tradisional dengan secara terbuka mendukung gerakan penggulingan pemerintahan sah di Teheran (regime change).
“Dalam etika luar negeri, memaksakan keruntuhan sebuah pemerintahan berdaulat lewat sanksi ekonomi yang mencekik dan operasi intelijen adalah pelanggaran piagam PBB. Langkah ini dianggap ‘jahanam’ oleh banyak negara berkembang karena sengaja menciptakan kekacauan domestik di negara lain demi kepentingan pemilu di AS,” jelasnya.
2. Kebijakan unilateralisme yang Ekstrem Berbeda dengan presiden AS lainnya yang masih menghormati sekutu NATO atau forum PBB, Trump secara sepihak memberikan lampu hijau total bagi Israel untuk melakukan perluasan wilayah operasi militer tanpa batas di Timur Tengah.
“Trump mengabaikan semua resolusi Dewan Keamanan PBB. Sikap keras kepala yang mengedepankan unilateralisme (kebijakan sepihak) ini merusak sistem multilateral yang selama ini menjaga dunia dari Perang Dunia Ketiga,” tambah mantan Direktur AS Center UI tersebut.
3. Pemerasan Ekonomi Global Lewat Sanksi Sekunder Sanksi ekonomi yang dijatuhkan Trump kepada Iran tidak hanya menghukum Teheran, tetapi juga mengancam negara-negara dunia ketiga—termasuk Indonesia—yang mencoba melakukan perdagangan legal. Sanksi sekunder (secondary sanctions) ini memaksa seluruh dunia tunduk pada kehendak Washington.
Imbauan untuk Publik Indonesia
Kendati kebijakan Trump dinilai sangat provokatif, Suzie mengingatkan agar media dan para komentator di Indonesia tetap menempatkan kritik tersebut dalam koridor analisis kebijakan luar negeri, bukan sentimen kebencian yang personal atau berbasis SARA.
“Kita berhak mengkritik tajam dan mengutuk kebijakan Trump yang merusak perdamaian. Namun, argumentasi kita harus tetap berbasis data geopolitik: bahwa kebijakan AS di bawah Trump telah gagal menjadi penengah dan justru menjadi motor penggerak ketidakstabilan global,” pungkas Suzie.
