JAKARTA – Budayawan dan politik senior, Erros Djarot, bereaksi keras terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap pasang badan dan bertanggung jawab atas sengkarut proyek Kereta Cepat. Erros menilai, pernyataan tersebut justru menunjukkan pendangkalan pemahaman terhadap sistem hukum dan tata kelola negara.
Bukan Soal “Tanggung Jawab” Lisan
Erros menegaskan bahwa dalam sebuah negara demokrasi yang berlandaskan hukum (rechtsstaat), pertanggungjawaban sebuah kebijakan publik tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan lisan atau sikap heroik personal.
“Jangan seenaknya bilang ‘ini tanggung jawab saya’. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini negara,” ujar Erros dengan nada tinggi. Menurutnya, setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat dan berdampak pada kedaulatan ekonomi harus dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan administratif, bukan sekadar retorika politik.
Gugatan Terhadap Status Negara Hukum
Kritik Erros menukik pada pertanyaan mendasar mengenai posisi Indonesia saat ini. Ia melihat ada kecenderungan pemimpin memperlakukan hukum seolah-olah berada di bawah titah kekuasaan.
“Apakah negara ini masih negara hukum? Kalau semua selesai dengan kata ‘saya bertanggung jawab’, maka lembaga hukum, audit, dan pengawasan tidak ada gunanya lagi. Itu namanya penegakan kekuasaan, bukan penegakan hukum,” tegas Erros.
Warisan Beban dan Transparansi
Erros mengingatkan bahwa proyek Kereta Cepat membawa beban fiskal jangka panjang yang besar bagi negara. Ia memperingatkan Prabowo agar tidak terjebak dalam pola pikir “penyelamat” yang justru mengaburkan akar persoalan atau potensi maladministrasi yang terjadi sejak awal proyek ini digulirkan.
Bagi Erros, jika Prabowo ingin benar-benar bertanggung jawab, caranya bukan dengan pasang badan secara verbal, melainkan dengan membuka ruang investigasi yang transparan terhadap segala kejanggalan yang ada.
Erros: Kekuatan Ekonomi Hanya Digelontorkan ke Satu Kelompok Tertentu
