JAKARTA – Langkah berani diambil Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan mengirimkan surat resmi kepada UNICEF terkait carut-marut program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tiyo mengungkapkan, langkah internasional ini diambil karena saluran kritik di dalam negeri buntu dan justru dijawab dengan teror.
Demikian ditegaskan Tiyo saat tampil podcast di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP baru-baru ini. Dalam penjelasannya, Tiyo menyoroti ironi tajam antara anggaran fantastis proyek MBG dengan realitas kemiskinan ekstrem yang masih merenggut nyawa anak bangsa. Ia mencontohkan kasus tragis seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang nekat mengakhiri hidupnya hanya karena tidak memiliki uang Rp10.000 untuk membeli buku dan pulpen.
Pemerintah bangga memamerkan proyek MBG yang menelan anggaran triliunan rupiah. Di sisi lain, kita mendapati kenyataan memilukan di NTT; seorang anak bunuh diri hanya karena uang sepuluh ribu rupiah.. Sayangnya setelah ditelusuri dana MBG tersebut rupanya diambil sebagian besar dari dana Pendidikan yang sudah menjadi mandat utama konstitusi.
Alasan Bersurat ke UNICEF
Tiyo menjelaskan bahwa bersurat ke UNICEF adalah upaya untuk menarik perhatian dunia terhadap ketimpangan prioritas anggaran di Indonesia. Menurutnya, program MBG yang rawan dikorupsi telah mengabaikan kebutuhan dasar pendidikan dan perlindungan anak yang jauh lebih mendesak.
Ia menilai, daripada menghamburkan uang untuk proyek yang ia sebut sebagai “Maling Berkedok Gizi”, pemerintah seharusnya memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan atau bahkan nyawa karena kemiskinan absolut.
“Kami melapor ke UNICEF karena ini menyangkut hak asasi anak dan keberlangsungan generasi. Ketika anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat justru ‘bocor’ melalui proyek-proyek yang dipaksakan dan penuh celah korupsi, dunia internasional harus tahu kondisi sebenarnya di Indonesia,” tegasnya.
Kritik Prioritas Prabowo
Tiyo mendesak Presiden Prabowo untuk meninjau ulang urgensi program MBG yang dinilai lebih kental nuansa politisnya ketimbang solusi nyata bagi kemiskinan. Ia mencurigai proyek ini hanya menjadi ladang bisnis bagi para elite, sementara rakyat di pelosok seperti NTT masih berjuang antara hidup dan mati demi alat tulis.
Hingga saat ini, pihak Istana maupun Badan Gizi Nasional belum memberikan komentar resmi terkait langkah diplomasi publik yang dilakukan oleh BEM UGM ke lembaga internasional di bawah naungan PBB tersebut.
